Bahasyim Divonis 10 Tahun Penjara

Kompas.com - 04/02/2011, 02:51 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Majelis hakim yang dipimpin Didik Setyo Handono menjatuhkan vonis sepuluh tahun penjara kepada mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie.

”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Ayat 1 Huruf a UU Pencucian Uang,” kata hakim Didik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (2/2). Selain divonis 10 tahun, Bahasyim diwajibkan membayar denda Rp 250 juta, subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim juga memerintahkan harta kekayaan Bahasyim yang diduga berasal dari hasil korupsi senilai Rp 61 miliar dan 681.153 dollar AS disita untuk negara.

Majelis hakim menilai Bahasyim melakukan korupsi dengan menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai Rp 1 miliar saat dirinya menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh Direktorat Jenderal Pajak pada Februari 2005. Atas perbuatannya ini, Bahasyim dinilai melanggar Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, menurut majelis hakim, Bahasyim juga terbukti melakukan pencucian uang karena menyimpan dana hasil tindak pidana pada lembaga keuangan serta memecahnya dalam sejumlah rekening atas nama istri dan anak-anaknya.

Dalam perkara ini, majelis hakim menerapkan asas pembuktian terbalik, yaitu Bahasyim harus membuktikan harta kekayaannya senilai Rp 61 miliar sebagai bukan hasil tindak pidana.

Majelis hakim meragukan penjelasan Bahasyim mengenai asal-usul kekayaannya yang disebutnya berasal dari sejumlah usaha yang dimiliki, termasuk kerja sama bisnis hiburan, restoran, dan kosmetik di Filipina dan China. Bahasyim tidak mampu menunjukkan dokumen kontrak kerja sama, dokumen penyertaan modal, dan bukti serah terima keuntungan dari bisnis-bisnisnya.

Dugaan harta Bahasyim berasal dari tindak pidana diperkuat karena Bahasyim tidak mencantumkan seluruh harta kekayaannya tersebut pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Atas perbuatannya ini, Bahasyim dinilai melanggar Pasal 3 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih ringan

Vonis yang dijatuhkan hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa 15 tahun penjara.

Atas vonis ini, jaksa penuntut umum Fachrizal menyatakan akan berpikir dahulu.

Penasihat hukum Bahasyim OC Kaligis seusai persidangan, mengajukan banding atas vonis hakim tersebut. Ia menilai asas pembuktian terbalik tidak seharusnya diterapkan dalam perkara ini.

Proses pengadilan terhadap Bahasyim juga diwarnai dugaan suap dari pihak keluarga Bahasyim kepada tim jaksa penuntut umum. Kasus ini masih ditelusuri oleh Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung. (Faj)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor Pasien Sembuh Dalam 2 Hari Terakhir dan Proses Herd Immunity yang Butuh Waktu

Rekor Pasien Sembuh Dalam 2 Hari Terakhir dan Proses Herd Immunity yang Butuh Waktu

Nasional
Foto Tak Pakai Masker di Pernikahan, Bupati Pati: Mereka Minta Foto Sekali Lagi, namun Maskernya Dibuka

Foto Tak Pakai Masker di Pernikahan, Bupati Pati: Mereka Minta Foto Sekali Lagi, namun Maskernya Dibuka

Nasional
Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Nasional
Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional
BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Nasional
Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Nasional
Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Nasional
Kasus Kontroversi 'Swab Test', Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Kasus Kontroversi "Swab Test", Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Nasional
Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X