Proses Panjang Menjerat Cirus

Kompas.com - 02/02/2011, 12:50 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian akhirnya menetapkan Jaksa Cirus Sinaga sebagai tersangka korupsi terkait kasus Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai pajak. Proses tarik ulur mewarnai penyelidikan selama hampir satu tahun itu.

Tanpa ada penjelasan terlebih dulu dari kepolisian, Kejaksaan Agung menyebut telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk tersangka Cirus dari kepolisian dengan nomor B/ 319 /I/ 2011 tertanggal 31 Januari 2011.

Sebelumnya, Cirus telah dijerat terlebih dulu dengan Pasal 263 Ayat (1) atau Ayat (2) KUHP tentang pemalsuan dokumen. Kali ini, Cirus dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 21, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dengan ancaman penjara seumur hidup.

Penetapan tersangka korupsi itu pernah disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Ito Sumardi pada Juni 2010. Namun, ketika dua kali diperiksa Tim Independen Polri bersama para jaksa peneliti kasus Gayus lain, Cirus masih berstatus saksi. Oleh karena itu, ketua tim jaksa peneliti itu dapat melenggang bebas setelah diperiksa.

Publik pun geram dengan sikap Polri yang seakan tak dapat menjerat Cirus. Penilaian itu setelah melihat fakta di persidangan para terdakwa kasus Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keterlibatan Cirus berkali-kali disebut, baik oleh Komisaris Arafat Enanie, AKP Sri Sumartini alias Tini, maupun Gayus.

Berdasarkan fakta di persidangan, Arafat, Tini, Cirus, Fadil Regan, dan Haposan Hutagalung melakukan pertemuan di Hotel Kristal, Jakarta Selatan. Pertemuan itu membicarakan pasal yang dijeratkan ke Gayus. Saat itu, menurut Arafat, Cirus mengatakan tak dapat menangani kasus Gayus jika hanya dikenakan pasal korupsi dan pencucian uang.

Kedua pasal itu harus ditangani bidang pidana khusus. Adapun Cirus bekerja di bidang pidana umum. Setelah diminta oleh Fadil supaya berkas perkara dapat dinyatakan lengkap, Tini akhirnya menambahkan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan ke Gayus. Penambahan itu atas persetujuan Arafat. Padahal, para penyidik mengaku tak menemukan adanya unsur penggelapan dalam kasus Gayus.

"Dosa" lain

"Dosa" Cirus lain yang terungkap di pengadilan yakni memberi petunjuk kepada penyidik agar hanya menyita harta Gayus senilai Rp 370 juta dari total harta senilai Rp 28 miliar di rekening yang diblokir penyidik Bareskrim Polri. Akibatnya, Polri membuka blokir rekening Gayus. Sekitar Rp 18 miliar ditarik Gayus. Belum diketahui siapa saja yang mencicipi dana yang diduga hasil tindak pidana itu.

"Dosa" Cirus selanjutnya yakni menghilangkan pasal korupsi dalam dakwaan. Nazran Aziz, salah satu JPU, mengaku hanya menyalin dakwaan dari rencana dakwaan (rendak) yang disusun Cirus. Dalam rendak, hanya ada pasal penggelapan dan pencucian uang.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Berkaca Kasus Arteria, Pimpinan DPR Harap Anggota Dewan Hormati Kearifan Lokal

    Berkaca Kasus Arteria, Pimpinan DPR Harap Anggota Dewan Hormati Kearifan Lokal

    Nasional
    15 Tahun Aksi Kamisan: Harapan Itu Sebetulnya Sudah Sirna, Kami Berkali-kali Dibohongi

    15 Tahun Aksi Kamisan: Harapan Itu Sebetulnya Sudah Sirna, Kami Berkali-kali Dibohongi

    Nasional
    Rencana Relokasi Markas Koarmada I ke Kepri Masih dalam Tahap Pengkajian

    Rencana Relokasi Markas Koarmada I ke Kepri Masih dalam Tahap Pengkajian

    Nasional
    Pemerintah Klaim Lakukan Kajian Mendalam Terkait Penyusunan Naskah Akademik RUU IKN

    Pemerintah Klaim Lakukan Kajian Mendalam Terkait Penyusunan Naskah Akademik RUU IKN

    Nasional
    KPK Setor Rp 843,3 Juta ke Kas Negara dari 3 Terpidana Kasus Korupsi

    KPK Setor Rp 843,3 Juta ke Kas Negara dari 3 Terpidana Kasus Korupsi

    Nasional
    Penyidik Belum Terima Surat Penangguhan Ferdinand Hutahaean Terkait Kasus Cuitan Bernada SARA

    Penyidik Belum Terima Surat Penangguhan Ferdinand Hutahaean Terkait Kasus Cuitan Bernada SARA

    Nasional
    Prabowo Ganti Logo Kementerian Pertahanan, Ini Filosofinya

    Prabowo Ganti Logo Kementerian Pertahanan, Ini Filosofinya

    Nasional
    Soal Pelat Nomor Polisi Milik Arteria Dahlan, Anggota Komisi III Bantah Ada Keistimewaan

    Soal Pelat Nomor Polisi Milik Arteria Dahlan, Anggota Komisi III Bantah Ada Keistimewaan

    Nasional
    Ini Alasan Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepri

    Ini Alasan Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepri

    Nasional
    Pemerintah Didesak Investigasi Dugaan Nakes Suntik Vaksin Kosong di Medan

    Pemerintah Didesak Investigasi Dugaan Nakes Suntik Vaksin Kosong di Medan

    Nasional
    Warga Biasa Ditindak Pakai Pelat Polri, kalau Anggota DPR Kok Polisi Diam?

    Warga Biasa Ditindak Pakai Pelat Polri, kalau Anggota DPR Kok Polisi Diam?

    Nasional
    Luhut Minta Kemenag Pastikan Kapasitas Tempat Karantina Jemaah Umrah

    Luhut Minta Kemenag Pastikan Kapasitas Tempat Karantina Jemaah Umrah

    Nasional
    Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

    Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

    Nasional
    Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

    Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

    Nasional
    Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

    Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.