Proses Panjang Menjerat Cirus

Kompas.com - 02/02/2011, 12:50 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian akhirnya menetapkan Jaksa Cirus Sinaga sebagai tersangka korupsi terkait kasus Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai pajak. Proses tarik ulur mewarnai penyelidikan selama hampir satu tahun itu.

Tanpa ada penjelasan terlebih dulu dari kepolisian, Kejaksaan Agung menyebut telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk tersangka Cirus dari kepolisian dengan nomor B/ 319 /I/ 2011 tertanggal 31 Januari 2011.

Sebelumnya, Cirus telah dijerat terlebih dulu dengan Pasal 263 Ayat (1) atau Ayat (2) KUHP tentang pemalsuan dokumen. Kali ini, Cirus dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 21, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dengan ancaman penjara seumur hidup.

Penetapan tersangka korupsi itu pernah disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Ito Sumardi pada Juni 2010. Namun, ketika dua kali diperiksa Tim Independen Polri bersama para jaksa peneliti kasus Gayus lain, Cirus masih berstatus saksi. Oleh karena itu, ketua tim jaksa peneliti itu dapat melenggang bebas setelah diperiksa.

Publik pun geram dengan sikap Polri yang seakan tak dapat menjerat Cirus. Penilaian itu setelah melihat fakta di persidangan para terdakwa kasus Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keterlibatan Cirus berkali-kali disebut, baik oleh Komisaris Arafat Enanie, AKP Sri Sumartini alias Tini, maupun Gayus.

Berdasarkan fakta di persidangan, Arafat, Tini, Cirus, Fadil Regan, dan Haposan Hutagalung melakukan pertemuan di Hotel Kristal, Jakarta Selatan. Pertemuan itu membicarakan pasal yang dijeratkan ke Gayus. Saat itu, menurut Arafat, Cirus mengatakan tak dapat menangani kasus Gayus jika hanya dikenakan pasal korupsi dan pencucian uang.

Kedua pasal itu harus ditangani bidang pidana khusus. Adapun Cirus bekerja di bidang pidana umum. Setelah diminta oleh Fadil supaya berkas perkara dapat dinyatakan lengkap, Tini akhirnya menambahkan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan ke Gayus. Penambahan itu atas persetujuan Arafat. Padahal, para penyidik mengaku tak menemukan adanya unsur penggelapan dalam kasus Gayus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dosa" lain

"Dosa" Cirus lain yang terungkap di pengadilan yakni memberi petunjuk kepada penyidik agar hanya menyita harta Gayus senilai Rp 370 juta dari total harta senilai Rp 28 miliar di rekening yang diblokir penyidik Bareskrim Polri. Akibatnya, Polri membuka blokir rekening Gayus. Sekitar Rp 18 miliar ditarik Gayus. Belum diketahui siapa saja yang mencicipi dana yang diduga hasil tindak pidana itu.

"Dosa" Cirus selanjutnya yakni menghilangkan pasal korupsi dalam dakwaan. Nazran Aziz, salah satu JPU, mengaku hanya menyalin dakwaan dari rencana dakwaan (rendak) yang disusun Cirus. Dalam rendak, hanya ada pasal penggelapan dan pencucian uang.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

    Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

    Nasional
    Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

    Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

    Nasional
    UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

    UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

    [POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

    Nasional
    DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

    DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

    Nasional
    Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

    Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

    Nasional
    Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

    Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

    Nasional
    Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi Jika...

    Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi Jika...

    Nasional
    Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

    Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

    Nasional
    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Nasional
    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

    Nasional
    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Nasional
    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Nasional
    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Nasional
    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.