Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir: Niatnya Memang "Melumpuhkan" KPK

Kompas.com - 31/01/2011, 19:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Keputusan Komisi III DPR melarang dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, mengikuti rapat-rapat di DPR terus dikritik. Mantan anggota Tim Delapan, Amir Syamsuddin, mengatakan, DPR tak seharusnya memperlakukan Bibit-Chandra seperti itu. Alasan bahwa keduanya masih berstatus tersangka dinilai tak berdasar.

Menurut Amir, apa yang dilakukan Komisi III DPR telah mempersulit kerja KPK. Hal itu dikatakan kepada Kompas.com, Senin (31/1/2011).

"Semua trik yang mereka lakukan semata-mata untuk mempersulit kerja KPK. Niatnya memang melumpuhkan KPK. Kita sudah melihat indikasinya, fit and proper test pimpinan KPK lambat, kemudian masa Busyro sengaja dibuat sedemikian rupa hanya satu tahun. Ini mengganggu kerja KPK," kata Amir.

Ketika ditanya apakah tindakan DPR ini sebagai bentuk balas dendam atas penahanan sejumlah politisi dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom, Amir enggan berkomentar lebih jauh.

"Siapa pun politisi itu, tidak boleh ada alasan apa pun untuk mengganggu kerja KPK," katanya.

Alasan penolakan yang disampaikan Komisi III DPR, meski kasusnya telah di-deponeering oleh Jaksa Agung, status Bibit-Chandra tetap tersangka. Hal ini dinilai tak pantas secara etik. Dalam rapat internal, lima fraksi, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PPP, dan PKS, dengan tegas menolak kehadiran keduanya. Fraksi Demokrat, PAN, dan PKB menerima dan ada yang meminta fatwa Mahkamah Agung untuk mengambil sikap. Sementara Hanura tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com