KPK Minimalisasi "Conflict of Interest"

Kompas.com - 27/01/2011, 21:51 WIB
EditorR Adhi KSP

JAKARTA, KOMPAS.com — Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan, keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat meminimalisasi potensi benturan kepentingan antara Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung dalam kasus mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Sebab, kasus tersebut melibatkan oknum Polri dan Kejaksaan Agung, sedangkan KPK sama sekali tidak terlibat.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana saat ditanya pers seusai menjadi pembicara dalam seminar publik yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) di Jakarta, Kamis (27/1/2011).

"Kepolisian Negara RI (Polri) dan Jaksa Agung sudah bekerja dan sudah melaksanakan berbagai upaya dan berikhtiar menangani kasus Gayus ini. Namun, karena adanya beberapa oknum yang terkait dengan Polri dan Kejaksaan Agung sendiri, maka ada baiknya institusi yang belum terkait masalah ini, yakni KPK, bisa masuk dan sekarang sudah masuk sehingga potensi benturan kepentingannya lebih bisa diminimalisasi," tandas Denny.

Denny mengakui, salah satu masalah penanganan praktik mafia hukum kasus Gayus adalah adanya praktik mafia pajak dan mafia peradilan. Mafia peradilan itu melingkupi juga apa yang terjadi di Polri dan Kejaksaan Agung, tambahnya lagi.

Tentang rencana Wakil Presiden Boediono yang mendapat tugas untuk mengoordinasi dan mengawasi penanganan secara tuntas oleh aparat penegak hukum dalam kasus Gayus, Denny mengatakan, hal itu adalah harapan dan optimisme baru.

"Wapres diberi tugas untuk ikut memantau dan melakukan penilaian yang dibantu oleh Satgas. Jadi, terkait KPK, memang ada kaitannya. Dan, KPK sekarang sudah masuk. Jadi, itu harapan dan optimisme baru. Karena memang ada beberapa kasus yang terjadi hambatan penanganannya jika itu hanya ditangani oleh Polri maupun Jaksa Agung," lanjut Denny.

Denny menegaskan, masuknya KPK adalah masuknya darah segar baru. Tentu, ini yang harus diterima dengan tangan terbuka sebagaimana dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri bahwa KPK memang seharusnya dilibatkan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Nasional
    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Nasional
    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Nasional
    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Nasional
    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Nasional
    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Nasional
    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Nasional
    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Nasional
    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Nasional
    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Nasional
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X