Ayin Batal Bebas

Kompas.com - 27/01/2011, 01:17 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Untung Sugiono mengatakan, surat keputusan bebas bersyarat untuk terpidana perkara suap dan gratifikasi Artalyta Suryani alias Ayin ditangguhkan, tidak dikeluarkan sesuai jadwal semula, Kamis (27/1/2011).

Hal ini ditegaskan oleh Untung seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (26/1/2011) malam. "Yang jelas besok belum kami keluarkan," tegasnya.

Dengan demikian, bebas bersyarat yang dipandang sudah menjadi hak Ayin oleh Kementerian belum dapat diberlakukan.

Untung membantah penundaan SK diartikan bahwa bebasnya Ayin ditunda karena, menurutnya, pembebasan bersyarat juga tidak membuat seorang narapidana bebas murni.

Dalam penjelasan sebelumnya, Ayin sebagai narapidana yang menerima pembebasan bersyarat harus tetap mengikuti pembinaan di Balai Pemasyarakatan serta wajib lapor dalam rentang waktu sepertiga dari waktu vonisnya, yaitu dari vonis 4 tahun 6 bulan plus 1 tahun kemudian.

Namun, Untung menegaskan, SK akan dipertimbangkan dalam waktu dekat ini. "Ya, dalam satu dua hari inilah," tandasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

    Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

    Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

    Nasional
    Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

    Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

    Nasional
    Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

    Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

    Nasional
    Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

    Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

    Nasional
    Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

    Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

    Nasional
    UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

    Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

    Nasional
    Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

    Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

    Nasional
    Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

    Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

    Nasional
    Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

    Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

    Nasional
    Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

    Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

    Nasional
    3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

    3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

    Nasional
    Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

    Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

    [POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X