Lapas Mewah Ayin Tak Dihitung?

Kompas.com - 26/01/2011, 14:56 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus suap dan gratifikasi Artalyta Suryani alias Ayin akan segera bebas bersyarat. Namun, surat keputusannya belum disetujui Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar serta belum ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiono.

Ayin diperkirakan akan tetap keluar karena fakta ruang tahanan mewah untuk Ayin di LP Pondok Bambu tak dihitung sebagai pertimbangan yang memberatkan.

Untung mengatakan, Ayin sudah memenuhi persyaratan untuk bebas bersyarat karena dinilai telah berkelakuan baik selama setahun di tahanan. Ruangan mewah tak dihitung.

"Ini gini, ruangan khusus itu kan warisan dari beberapa pejabat dan napi yang lama. Itu sudah berjalan lama. Nah, itu yang salah pegawai LP-nya. Pegawai LP yang ditindak karena mengizinkan begitu," katanya di sela rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (26/1/2011).

Untung menyatakan sudah mengirimkan sejumlah pertimbangan kepada Menteri untuk membebaskan Ayin secara bersyarat. Namun, lanjutnya, belum ada keputusan dari Menteri sehingga surat keputusannya tak bisa ditandatangani.

Ditanya secara terpisah, Patrialis mengaku belum sempat mempelajari pertimbangan yang diajukan Dirjen Pemasyarakatan untuk pembebasan bersyarat Ayin.

Patrialis berjanji akan membicarakannya segera dengan Dirjen. Namun, Patrialis malah balik mempertanyakan kerja bawahannya ketika ditanya soal ruang tahanan mewah untuk Ayin sebagai pertimbangan yang memberatkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Semua kesalahan yang dilakukan harus dicatat di register F. Jadi, kalau pembinaan kurang maksimal atau dia lakukan pelanggaran, itu harus ada register F. Nah, ternyata Ayin sampai hari ini tidak diberi register F," katanya.

Nah, kenapa tidak dicatat? Patrialis pun berdalih tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri tak sampai ke hal-hal teknis. "Itu ya tentu (tanggung jawab) mereka yang dalam teknis operasional. Kalau saya, enggak sampai ke situ saya mikirinnya. Satu-satu bagaimana? Ada 135.000 napi, gimana? Nah, kenapa enggak dilakukan register, itulah yang menjadi pertanyaan Kanwil sama Dirjen Pemasyarakatan," ujarnya. 

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

    KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

    Nasional
    KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

    KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

    Nasional
    KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

    KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

    KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

    Nasional
    KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

    KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

    Nasional
    Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

    Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

    Nasional
    Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

    Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

    Nasional
    Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

    Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

    Nasional
    2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

    2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

    Nasional
    Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

    Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

    Nasional
    Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

    Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

    Nasional
    Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

    Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

    Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

    Nasional
    Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

    Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.