Menteri - Dirjen 'Lempar-Lemparan' Ayin

Kompas.com - 26/01/2011, 14:19 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan bebas bersyaratnya terpidana kasus suap dan gratifikasi Artalyta Suryani alias Ayin masih di awan-awan. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiono belum satu suara soal keputusan tersebut. Padahal, mereka berada dalam satu institusi.

Awalnya, Patrialis mengatakan telah menyerahkan keputusan tentang Ayin kepada Dirjen. Namun, Untung sebagai pejabat yang dimaksud membantah keputusan penuh ada di tangannya. Menurutnya, Dirjen bertugas menandatangani surat keputusan (SK) setelah ada persetujuan dari Menteri.

"Kalau belum (ada persetujuan), ya nunggu. Kalau saya nanti buat SK. Saya sudah beri pertimbangan ke beliau. Beliau oke, saya tanda tangan. Saya hanya bikin SK, saya tetap tunggu persetujuan beliau," katanya kepada wartawan di sela rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (26/1/2011).

Untung mengatakan dirinya sudah menyerahkan pertimbangan kepada Menhukham sekitar dua atau tiga hari yang lalu. Dia menduga, Patrialis belum sempat membacanya.

Secara terpisah, Patrialis mengatakan bahwa dirinya belum mendengar atau membaca poin pertimbangan yang dimaksud Untung. "Kita harus bicarakan dengan Dirjen PAS. Saya dengar sudah diajukan, tapi karena pekerjaan saya ini numpuk-numpuk luar biasa, dan banyak sekali, segudang seperti ini, apalagi surat-suratnya luar biasa dan rapat-rapat kemana-mana, saya belum sempat mempelajari itu," katanya.

Politisi PAN ini berjanji akan segera membicarakannya dengan Dirjen PAS di sela makan siang dan dalam jeda rapat bersama dewan. "Saya belum bisa bicara apa-apa. Nanti saya bicara denga Dirjen. Kalau Dirjen PAS sudah firmed, kata beliau sudah penuhi persyaratan, ya saya nurut. Tapi kalau beliau bilang belum memenuhi persyaratan, saya nurut juga," tandasnya.

Dari wawancara kepada keduanya, Untung mengaku persyaratan untuk pembebasan bersyarat Ayin sudah terpenuhi sehingga pertimbangan akhirnya diajukan ke Menteri. Patrialis sepakat. Namun, dia kemudian mempermasalahkan tidak adanya register F tentang ruang tahanan yang mewah di LP Pondok Bambu. Padahal, menurutnya, itu bisa memberatkan Ayin untuk bebas bersyarat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kmebali Maju pada Pilpres 2024

    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kmebali Maju pada Pilpres 2024

    Nasional
    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Nasional
    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Nasional
    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Nasional
    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Nasional
    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    Nasional
    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Nasional
    Sebaran 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 22 Oktober 2021

    Sebaran 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 22 Oktober 2021

    Nasional
    Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

    Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

    Nasional
    Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

    Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

    Nasional
    UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

    UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

    Nasional
    Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

    Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

    Nasional
    Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

    Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.