Menteri - Dirjen 'Lempar-Lemparan' Ayin

Kompas.com - 26/01/2011, 14:19 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan bebas bersyaratnya terpidana kasus suap dan gratifikasi Artalyta Suryani alias Ayin masih di awan-awan. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiono belum satu suara soal keputusan tersebut. Padahal, mereka berada dalam satu institusi.

Awalnya, Patrialis mengatakan telah menyerahkan keputusan tentang Ayin kepada Dirjen. Namun, Untung sebagai pejabat yang dimaksud membantah keputusan penuh ada di tangannya. Menurutnya, Dirjen bertugas menandatangani surat keputusan (SK) setelah ada persetujuan dari Menteri.

"Kalau belum (ada persetujuan), ya nunggu. Kalau saya nanti buat SK. Saya sudah beri pertimbangan ke beliau. Beliau oke, saya tanda tangan. Saya hanya bikin SK, saya tetap tunggu persetujuan beliau," katanya kepada wartawan di sela rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (26/1/2011).

Untung mengatakan dirinya sudah menyerahkan pertimbangan kepada Menhukham sekitar dua atau tiga hari yang lalu. Dia menduga, Patrialis belum sempat membacanya.

Secara terpisah, Patrialis mengatakan bahwa dirinya belum mendengar atau membaca poin pertimbangan yang dimaksud Untung. "Kita harus bicarakan dengan Dirjen PAS. Saya dengar sudah diajukan, tapi karena pekerjaan saya ini numpuk-numpuk luar biasa, dan banyak sekali, segudang seperti ini, apalagi surat-suratnya luar biasa dan rapat-rapat kemana-mana, saya belum sempat mempelajari itu," katanya.

Politisi PAN ini berjanji akan segera membicarakannya dengan Dirjen PAS di sela makan siang dan dalam jeda rapat bersama dewan. "Saya belum bisa bicara apa-apa. Nanti saya bicara denga Dirjen. Kalau Dirjen PAS sudah firmed, kata beliau sudah penuhi persyaratan, ya saya nurut. Tapi kalau beliau bilang belum memenuhi persyaratan, saya nurut juga," tandasnya.

Dari wawancara kepada keduanya, Untung mengaku persyaratan untuk pembebasan bersyarat Ayin sudah terpenuhi sehingga pertimbangan akhirnya diajukan ke Menteri. Patrialis sepakat. Namun, dia kemudian mempermasalahkan tidak adanya register F tentang ruang tahanan yang mewah di LP Pondok Bambu. Padahal, menurutnya, itu bisa memberatkan Ayin untuk bebas bersyarat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

    Nasional
    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Nasional
    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Nasional
    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Nasional
    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Nasional
    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Nasional
    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Nasional
    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Nasional
    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Nasional
    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Nasional
    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Nasional
    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Nasional
    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Nasional
    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Nasional
    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.