Rumah Dinas DPR Nyaman dan Kuat Lho...

JAKARTA, KOMPAS.com - Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini bisa tinggal dengan nyaman dengan rumah barunya yang telah direnovasi. Ketua Tim Managemen Konstruksi PT Indah Karya Ir Ronald L Tambun menyatakan, rumah-rumah dinas tersebut tidak ada masalah dan secara fisik siap ditempati

Ditanyakan nilai total renovasi sebesar Rp 430 miliar untuk sekitar 516 rumah, Ronald menegaskan biaya itu tidak semua untuk renovasi rumah saja. Ia mengatakan, adanya pembangunan gedung aula baru yang total senilai Rp 22 miliar. Selain itu, katanya, adanya pembangunan berbagai fasilitas lain, termasuk sistem keamanan dan sebagainya.

Menurutnya, dari segi konstruksi bangunan rumah jabatan anggota DPR Kalibata itu dijamin bertahan hingga 40 tahun. Ketika ditanyakan alasan penyelesaian renovasi terjadi kemunduran, Ronald mengatakan untuk renovasi terhadap 500 lebih bangunan secara serentak bukan merupakan hal yang mudah.

"Ini seperti proyek padat karya. Bayangkan, kalau untuk satu rumah dikerjakan 10 orang, maka ada 10 ribu tenaga kerja secara bersamaan. Ini sulit diprediksi," kata Ronald di lokasi rumah jabatan anggota DPR, Kalibata, Jakarta, Senin (24/1/2011).

Ia menambahkan, pekerjaan renovasi rumah jabatan anggota DPR Kalibata itu dilakukan terhadap 495 rumah lama dan pembangunan 10 rumah baru, serta pembangunan gedung serba guna dan satu rumah dokter yang menghabiskan anggaran Rp 430 miliar.

"Biaya (renovasi) ini sangat wajar, apalagi kalau dilihat bahan-bahannya yang kelas satu semua," katanya.

Ronald menjelaskan, kusen yang digunakan berupa aluminium, sementara daun pintunya dari kayu kamper kualitas satu. Begitupun untuk lantainya, juga kualitas satu.

Sebelumnya juga diberitakan di Kompas.com, Sekretaris Jendral DPR RI Nining Indrasaleh mengatakan, sebagian rumah dinas DPR RI di kawasan Kalibata sudah rampung dikerjakan. Sejumlah anggota dewan dan keluarganya bahkan sudah memasuki rumah-rumah dinas tersebut.

"102 anggota sudah tinggal di sana dan terus berangsur masuk," katanya dalam keterangan pers di gedung DPR RI, Selasa (18/1/2011) lalu.

Dikatakan Nining, seharusnya proyek renovasi rumah dinas atau yang biasa disebut rumah jabatan DPR selesai pada 15 Desember lalu. Namun, molor hingga saat ini. Menurutnya, tentu Setjen DPR akan mengenakan konsekuensi bagi kontraktor yang menanganinya sejak awal, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk bangunan fisik dan PT Sari Jati untuk furnitur.