Presiden Minta Para Menteri Menjelaskan

Kompas.com - 20/01/2011, 22:46 WIB
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Kamis (20/1/2011), juga membawa isu kebohongan pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan kepada para menteri isu-isu publik, khususnya pasca-pernyataan para tokoh lintas agama yang menilai pemerintah tidak jujur dalam penanganan masalah-masalah bangsa.

"Ya, Presiden menjelaskan isu-isu publik itu (pernyataan para tokoh agama) dan mempersilakan para menteri ikut memberikan penjelasan kepada publik agar masyarakat mendapat gambaran yang utuh tentang hasil-hasil pembangunan yang dicapai pemerintah," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng kepada pers, seusai sesi kedua Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis petang.

Sesi kedua Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Yudhoyono dan dihadiri Wakil Presiden Boediono beserta hampir semua menteri, di antaranya, khusus membahas pernyataan para tokoh lintas agama dan hasil pertemuan Presiden Yudhoyono beserta sejumlah menteri dengan para tokoh lintas agama, Selasa (18/1/2011).

Pada sesi ini semua anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan semua staf khusus Presiden diminta keluar dari ruangan sidang.

Sebelumnya, sesi pertama Sidang Kabinet Paripurna membahas percepatan pembangunan di Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara, juga dihadiri Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Noer Alam.

Hal yang sama diungkapkan seorang pejabat negara yang ikut dalam Sidang Kabinet Paripurna. Menurut dia, Presiden Yudhoyono menilai pernyataan para tokoh agama itu telah dimaknai secara politis. Oleh karena itu, para menteri diminta mengembalikannya dengan cara menjelaskan dengan ukuran dan data angka yang dimiliki setiap kementerian mengenai capaian program pembangunan setiap kementerian.

"Bohong itu sifatnya kategoris, dan tidak bisa pemerintah dinyatakan bohong jika itu karena beda pandangan atau beda pendekatan dalam melihat persoalan. Itulah salah satunya yang disampaikan Presiden di sidang kabinet," lanjut Andi.

Jelaskan ke Pemuda Muhammadiyah

Andi menegaskan, di sidang kabinet itu, ditegaskan, pemerintah sama sekali tidak melakukan kebohongan. "Coba, contohnya kemiskinan, kami tidak mengatakan tidak ada orang miskin. Masih ada kemiskinan, tetapi angkanya turun. Itu bukan bohong, melainkan tengah berproses," ujarnya.

Sementara itu, seusai mendampingi Presiden Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay dan pengurus lainnya, Andi menyatakan, Presiden Yudhoyono menghargai kritik terhadap pemerintah. Presiden juga mengharapkan agar kritik bisa disampaikan langsung sehingga terjadi komunikasi sekaligus mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja.

"Presiden berharap Pemuda Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi, termasuk saran dan pikiran kritis. Presiden sampaikan, apabila ada pikiran kritis silakan, bahkan bila ingin bertemu menteri, langsung berdialog sambil mendengarkan apa yang dilakukan pemerintah," lanjut Andi dalam keterangan pers.

Akan tetapi, saat ditanya apakah polemik dan kritik sejumlah tokoh lintas agama terkait kinerja pemerintah juga dibahas dalam pertemuan itu, Daulay mengatakan tidak secara khusus hal itu dibicarakan. Namun, Presiden sempat menyinggung dan menjelaskannya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

    Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

    Nasional
    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Nasional
    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Nasional
    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Nasional
    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Nasional
    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Nasional
    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Nasional
    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Nasional
    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Nasional
    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Nasional
    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Nasional
    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Nasional
    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X