Satgas Rawan Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksistensi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mulai dipertanyakan. Sejak dibentuk lebih dari setahun lalu, Satgas dinilai tak pernah menunjukkan hasil kerja yang progresif terhadap upaya membongkar dugaan mafia hukum. Anggota Komisi III DPR RI Eva Sundari mengaku tak pernah mempercayai kalau Satgas Pemberantasan Mafia Hukum adalah institusi yang patut dipercaya sebagai instrumen penegakan hukum. Lembaga ini dinilainya rawan politisasi.

Oleh karena itu, Eva mengaku tak heran kalau kisruh Gayus Tambunan vs Satgas kemudian muncul. Politisi PDI-P ini mengatakan kisruh Gayus dan Satgas tidak substansial. Apalagi, menurutnya, Satgas lahir memang untuk menuntaskan mafia hukum, bukan perpajakan. Alih-alih mendorong proses hukum untuk jaksa Cirus, Satgas malah mengurusi Gayus.

"Disitu kuncinya dan aku enggak heran kalau dampak output dari kerja Satgas ini tidak substansial. Karena memang dia didirikan bukan untuk penegakan hukum tapi untuk kepentingan Pak SBY sebagai presiden, jadi rawan politisasi," katanya di Gedung DPR RI, Kamis (20/1/2011).

Menurut Eva, masyarakat tidak pernah dipertontonkan hasil kerja yang substansial dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, sepeti mengungkapkan mafia-mafia hukumnya. Satgas, lanjutnya, malah lari ke isu-isu yang tidak penting.

"Ya wig-nya Gayus, paspor Gayus, ya Milana," katanya.

Menurut Eva pula, kunci penyelesaian ada di tangan Presiden SBY karena Satgas dibentuk oleh Presiden. Jika hasil kerja Satgas kontraproduktif terhadap Presiden, maka mau tak mau harus mengevaluasi keberadaan Satgas. "Mau dipertahankan atau dibubarkan terserah presiden. Ya dievaluasi dong," tandasnya.