Golkar Pertimbangkan Tuntut Indrayana

Kompas.com - 20/01/2011, 03:49 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golongan Karya akan mendalami pengakuan Gayus Halomoan Tambunan dan mempertimbangkan menuntut Denny Indrayana atas upaya pencemaran nama baik ketua umum partai berlambang pohon beringin, Aburizal Bakrie.

"Kami akan dalami untuk melakukan penuntutan pada Denny (Indrayana) terhadap upaya pencemaran nama baik, jika memang pernyataan Gayus soal pengarahan ke nama Bakrie benar," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo seusai mengikuti rapat Tim Pengawas kasus Bank Century dengan perwakilan pemerintah di DPR RI, Jakarta, Rabu (19/1/2011).

Soal pernyataan Gayus lainnya yang menyebutkan bahwa Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menjanjikan keamanan dan kenyamanan bagi mantan pegawai Ditjen Pajak itu jika membantu mengungkap mafia pajak, menurut dia, juga perlu dicari kebenarannya.

"Kenapa bisa kasih janji-janji. Coba dilihat lagilah, jangan-jangan itu bisa masuk gratifikasi," katanya. Ditanya soal pengakuan Gayus tentang John Jerome Grice sebagai seorang agen rahasia Amerika Serikat (CIA) yang diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, ia hanya berkomentar, hal tersebut mungkin saja terjadi.

Alasannya, beberapa wajib pajak yang ditangani Gayus adalah perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, salah satunya Chevron. Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana membantah telah merekayasa kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan.

"Tapi pada dasarnya kami punya informasi, punya data pembicaraan dengan Gayus yang akan menunjukkan bahwa tidak ada sebagaimana disampaikan," kata Denny.

Gayus Halomoan Tambunan divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan pegawai Ditjen Pajak ini juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan majelis hakim yang diketuai oleh Albertina Ho itu lebih ringan dari tuntuan jaksa penuntut umum sebesar 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Gayus dikenai empat pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X