Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Rapat SBY-Tokoh Agama Tak Konkret

Kompas.com - 18/01/2011, 03:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pemuka dan tokoh lintas agama belum menghasilkan hal yang konkret.

Keprihatinan para pemuka dan tokoh agama masih direspons oleh pemerintah dengan cara memberikan janji-janji yang baru. Namun, Presiden berkomitmen untuk meneruskan dialog ini guna membahas dan menghasilkan hal-hal yang lebih konkret.

Demikian disampaikan secara terpisah oleh Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Selasa (18/1/2011).

"Kami akan mengawal terus dan menuntut janji pemerintah," kata Andreas kepada para wartawan seusai mengikuti dialog di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1/2011). Selain Din dan Andreas, tokoh agama yang turut hadir, di antaranya, Ketua Umum Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj dan Ketua KWI Mgr D Situmorang.

Ada juga Ketua Walubi Siti Hartati Murdaya, Ketua PHDI I Made Gde Erata, Ketua Matakin Budi S Tanuwibowo, rohaniwan Katolik Romo Frans Magnis Suseno, rohaniwan Buddha Bhiksu Sri Pannyavaro Mahatera, dan lainnya.

Sementara itu, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Ada pula Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pendidikan M Nuh, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

"Akan ada pertemuan lebih lanjut dan lebih substansial. Pemerintah membuka dengan lebar kesempatan dialog tersebut. Dialog seperti ini merupakan bagian komunikasi antara pemerintah dan komponen masyarakat," kata Djoko.

Sementara itu, Din meyakini bahwa kekuatan dialog dapat turut berkontribusi menyelesaikan masalah bangsa. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir lima jam tersebut, antara lain, pemberantasan korupsi, kebebasan beribadah, kemiskinan, dan ketenagakerjaan.

Para pemuka dan tokoh agama, kata Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Jeirry Sumampow, berkomitmen untuk terus menyiapkan data dan mengemukakan fakta-fakta baru. Menko Polhukam mengatakan, secara umum, dialog berlangsung hangat.

Kedua belah pihak saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Selain persamaan pandangan, ada pula perbedaan pandangan terhadap sejumlah hal.

"Namun, inilah demokrasi," kata Djoko ketika menutup dialog yang berlangsung secara tertutup. Penutupan sedianya akan dilakukan oleh Presiden. Dialog ini digelar tak lama setelah para pemuka dan tokoh agama menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Presiden pun, menurut pengakuan beberapa tokoh dan pemuka agama, langsung mengundang para tokoh agama tersebut ke Istana.

"Karena tokoh agama enggak enak, maka mereka datang dan mengemukakan pemikirannya," kata salah seorang tokoh agama yang hadir dalam pertemuan di Istana Negara.

Sementara itu, Ketua Umum Matakin Budi mengatakan, dirinya hadir dalam dialog tersebut atas undangan dari Sekretariat Negara. Rohaniwan Romo Benny Susetyo, secara terpisah, mengaku sempat bingung akibat undangan yang dikirimkan berkali-kali ke kantor KWI.

Namun, Presiden malah mengklaim bahwa dialog tersebut digelar bukan atas inisiatifnya. Ketika membuka dialog, Presiden mengatakan, inisiatif datang dari Din. Inisiatif ini pun langsung disambutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

    UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

    Nasional
    Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

    Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

    Nasional
    Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

    Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

    Nasional
    Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

    Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

    Nasional
    KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

    KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

    Nasional
    Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

    Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

    Nasional
    Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

    Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

    Nasional
    Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

    Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

    Nasional
    KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

    KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

    Nasional
    DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

    DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

    Nasional
    Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

    Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

    Nasional
    WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

    WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

    Nasional
    Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

    Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

    Nasional
    Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

    Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com