Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Agama Siap Dialog dengan Presiden

Kompas.com - 17/01/2011, 09:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Para tokoh lintas agama siap memenuhi undangan dan berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (17/1/2010) malam, untuk membicarakan berbagai persoalan bangsa. Undangan Presiden ini dilayangkan setelah pekan lalu para tokoh lintas agama dan pemuda secara kritis menyampaikan sejumlah kebohongan pemerintahan SBY.

Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Martinus Situmorang mengatakan, apa saja materi pembicaraan bergantung apa yang disampaikan Presiden. "Presiden yang mengundang, ya tentu dari segi prosesnya lalu pembicaraan, pasti Presiden dulu yang berbicara. Kita akan tanggapi, apakah sambutan beliau menyinggung apa yang kita sampaikan (sebelumnya)," kata Mgr Situmorang, saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/1/2010).

Ia mengungkapkan, jika Presiden merespons apa yang telah dikemukakan oleh para tokoh, pihaknya akan menanggapi dan menyampaikan secara lebih jelas. "Secara jernih dan dalam suasana sejuk, kita akan mengulangi (apa yang telah disampaikan) secara tegas, jelas, dan substantif," ujarnya.

Mgr Situmorang berharap, tidak ada lagi perdebatan soal istilah "kebohongan" yang digunakan oleh para tokoh lintas agama. Seperti diketahui, Staf Khusus Presiden Bidang Politik, Daniel Sparingga, menilai, penggunaan kata "berbohong" tidak etis. "Tidak usah menghabiskan energi untuk berdebat soal istilah, tetapi lebih baik soal substansi," ujar Mgr Situmorang.

Siang ini, menurut rencana, para tokoh lintas agama akan melakukan pertemuan internal. Ia membantah pertemuan ini akan mengambil keputusan apakah akan memenuhi undangan Presiden atau tidak. Materi yang akan dibahas adalah berbagai persoalan yang akan diangkat agar berlangsung pertemuan yang produktif.

Bagi Mgr Situmorang sendiri, pertemuan antara Presiden dan tokoh lintas agama memang seharusnya dilakukan untuk membahas berbagai persoalan bangsa. "Apa yang kita kemukakan adalah untuk kepentingan bangsa, sesuatu yang mendasar dan untuk bangunan berbangsa ke depan," jelasnya.

Dalam pernyataan bersamanya pekan lalu, para tokoh lintas agama dan pemuda menyatakan bahwa pemerintah telah berbohong dalam hal penyampaian angka kemiskinan, kebutuhan rakyat, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan terorisme, penegakan hak asasi manusia, anggaran pendidikan, kasus Lapindo, kasus Newmont, serta kasus Freeport.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com