Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Saja Gagal, Jangan Berbohong!

Kompas.com - 15/01/2011, 10:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Ahli Presiden Bidang Politik Daniel Sparringa mengatakan, tuduhan berbohong yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan hal serius yang patut ditanggapi.

Bagi pemerintah, katanya, lebih nyaman jika disebut ingkar janji, inkonsisten, atau disebut gagal sekalipun. "Apa yang disampaikan menyangkut kredibilitas Presiden karena disebut namanya jelas, kebohongan. Karena kebohongan kan sangat serius. Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat, yang dituduh berbohong digambarkan dalam skandal Watergate, dia mundur sebelum impeachment," katanya dalam diskusi Polemik "Musim Berbohong" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/1/2011) pagi ini.

Sebelumnya, para tokoh agama dan pemuda menyampaikan pernyataan terbuka mengenai 18 kebohongan pemerintah yang terdiri dari 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru. Pernyataan itu mendapat rekasi cepat dari Istana. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyampaikan bantahan atas kebohongan yang dituduhkan tersebut.

Terkait sebutan "berbohong" tersebut, psikolog dari politik Universitas Indonesia Handy Muluk menyampaikan, kata "bohong" memang membuat siapa pun akan merasa tidak nyaman. Bahkan, psikopat yang senang berbohong pun merasa demikian jika disebut berbohong.

"Ini serius, semua orang di muka bumi tidak nyaman kalau dibilang berbohong, termasuk psikopat," katanya dalam diskusi itu.

Sebab, lanjut Handy, terminologi kata "berbohong" berkaitan dengan karakter pribadi seseorang. "Karena berbohong itu adalah basis integritas dan basis moralitas dari seseorang. Tuduhan daripada karakter, menyangkut karakter, menyangkut sifat," paparnya.

Akan tetapi, menurut Handy, pernyataan 18 kebohongan pemerintah yang disampaikan para tokoh agama harus dipandang dalam terminologi yang berbeda. Pernyataan tersebut, katanya, bukan ditujukan pada karakter pribadi, melainkan pada suatu sistem yang disebut pemerintahan.

"Yang dituduh dikategorikan kebohongan publik berada pada tataran perilaku, termasuk gagal, juga pada tataran perilaku," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

    Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

    Nasional
    Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

    Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

    Nasional
    Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

    Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

    Nasional
    AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

    AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

    Nasional
    Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

    Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

    Nasional
    Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

    Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

    Nasional
    AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

    AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

    Nasional
    Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

    Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

    Nasional
    Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

    Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

    Nasional
    Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

    Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

    Nasional
    Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

    Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

    Nasional
    AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

    AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

    Nasional
    Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

    Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

    Nasional
    Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

    Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

    Nasional
    PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

    PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com