Muhaimin: PKB Yakin Bisa 18,5 Persen

Kompas.com - 13/01/2011, 21:58 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorMarcus Suprihadi

SURABAYA, KOMPAS.com — Menjelang Pemilu 2014, Partai Kebangkitan Bangsa menyatukan kekuatan di internal. Selain itu, PKB juga menjajaki beberapa partai politik yang diharapkan mau bergabung.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Kamis (13/1/2011), di Surabaya mengatakan, saat ini pihaknya sudah menjajaki empat petinggi partai politik berbasis Islam. Beberapa partai politik yang disebutkan Muhaimin adalah Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

"Kami menjajaki kerja sama dengan partai politik lain, tetapi tidak harus. Kami yakin bisa memenuhi parliamentary threshold (ambang batas). Ketika konflik saja bisa mendapatkan 5 persen suara, apalagi kalau tidak," ujar Muhaimin sebelum menghadiri Rapat Koordinasi Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah PKB se-Indonesia di kantor DPW PKB Jawa Timur, Surabaya.

Dalam sambutannya, Muhaimin menyampaikan, PKB semestinya bisa mendapatkan 18,5 persen suara dalam Pemilu 2014. Karenanya dia berharap Ketua Gerakan Pemuda Ansor yang dipilih dalam kongres yang dimulai kemarin di Surabaya adalah kader dari PKB, yakni Marwan Ja'far.

Muhaimin juga meminta semua pengurus PKB bekerja sebaik-baiknya menghadapi Pemilu 2014.

Sementara itu, verifikasi partai politik dilakukan sebagai syarat sebagai calon peserta Pemilu 2014. Kemarin, masalah verifikasi disampaikan pula kepada pengurus DPW PKB se-Indonesia.

Menurut Muhaimin, sejauh ini tidak ada kendala dalam pemenuhan syarat itu. Sebab, PKB sudah memiliki pengurus anak cabang lengkap untuk semua kecamatan di Indonesia. Namun, masih ada anak cabang yang belum memiliki data administratif seperti surat dari camat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun untuk ambang batas, lanjutnya, PKB berharap cukup 3,5 persen saja. Dia sesumbar PKB berani dan mampu memenuhi bila ambang batas ditetapkan 5 persen. "Saya kira kenaikannya harus bertahap, dari 2,5 persen menjadi 3,5 persen. Kasihan partai-partai yang ada. Ini untuk fairness," tuturnya.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

    Nasional
    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

    Nasional
    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

    Nasional
    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Nasional
    KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

    KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

    Nasional
    Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang 'Back Up' Mafia Tanah

    Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang "Back Up" Mafia Tanah

    Nasional
    Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

    Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.