Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin: PKB Yakin Bisa 18,5 Persen

Kompas.com - 13/01/2011, 21:58 WIB
Nina Susilo

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com — Menjelang Pemilu 2014, Partai Kebangkitan Bangsa menyatukan kekuatan di internal. Selain itu, PKB juga menjajaki beberapa partai politik yang diharapkan mau bergabung.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Kamis (13/1/2011), di Surabaya mengatakan, saat ini pihaknya sudah menjajaki empat petinggi partai politik berbasis Islam. Beberapa partai politik yang disebutkan Muhaimin adalah Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

"Kami menjajaki kerja sama dengan partai politik lain, tetapi tidak harus. Kami yakin bisa memenuhi parliamentary threshold (ambang batas). Ketika konflik saja bisa mendapatkan 5 persen suara, apalagi kalau tidak," ujar Muhaimin sebelum menghadiri Rapat Koordinasi Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah PKB se-Indonesia di kantor DPW PKB Jawa Timur, Surabaya.

Dalam sambutannya, Muhaimin menyampaikan, PKB semestinya bisa mendapatkan 18,5 persen suara dalam Pemilu 2014. Karenanya dia berharap Ketua Gerakan Pemuda Ansor yang dipilih dalam kongres yang dimulai kemarin di Surabaya adalah kader dari PKB, yakni Marwan Ja'far.

Muhaimin juga meminta semua pengurus PKB bekerja sebaik-baiknya menghadapi Pemilu 2014.

Sementara itu, verifikasi partai politik dilakukan sebagai syarat sebagai calon peserta Pemilu 2014. Kemarin, masalah verifikasi disampaikan pula kepada pengurus DPW PKB se-Indonesia.

Menurut Muhaimin, sejauh ini tidak ada kendala dalam pemenuhan syarat itu. Sebab, PKB sudah memiliki pengurus anak cabang lengkap untuk semua kecamatan di Indonesia. Namun, masih ada anak cabang yang belum memiliki data administratif seperti surat dari camat.

Adapun untuk ambang batas, lanjutnya, PKB berharap cukup 3,5 persen saja. Dia sesumbar PKB berani dan mampu memenuhi bila ambang batas ditetapkan 5 persen. "Saya kira kenaikannya harus bertahap, dari 2,5 persen menjadi 3,5 persen. Kasihan partai-partai yang ada. Ini untuk fairness," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Nasional
    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com