Fadli Zon: Karya Menteri Tidak Jelas

Jakarta, Kompas - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan perlunya diadakan perombakan (reshuffle) kabinet. Alasan utamanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengangkat orang yang benar-benar mampu di bidangnya. Oleh karena itu, seharusnya Presiden membebaskan diri kalau memang ingin melakukan perombakan.

Menurut dia, posisi menteri seharusnya tidak semata diisi sebagai jatah partai politik. ”Hasilnya jadi mediocre seperti sekarang, kan,” kata Fadli.

Ditanya soal siapa saja menteri yang seharusnya diganti, Fadli menyatakan, banyak menteri yang hasil karyanya tidak jelas. Namun, hal ini adalah hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, harus ada mekanisme penilaian yang jelas.

Hal-hal formal seperti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bukanlah hal yang menyelesaikan masalah kalau ternyata dalam praktiknya banyak menteri yang salah menggunakan istilah. ”Di Orba saja tidak ada yang di-fit proper test, tapi menterinya juga tidak ada yang salah istilah. Itu kan fatal,” katanya.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrian Pasha, kemarin, mengatakan, evaluasi terhadap kinerja setahun Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II) tidak hanya memerhatikan laporan yang nantinya disampaikan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Evaluasi juga memerhatikan kontrak kinerja, pakta integritas, serta sorotan publik terhadap kementerian.

Kalaupun dilakukan perombakan kabinet, menurut Julian, Presiden tetap memerhatikan keterwakilan partai politik dalam susunan KIB II. Meski demikian, bukan berarti jika ada perombakan kabinet, komposisi menteri dari parpol akan sama persis seperti sekarang.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat diwawancarai Kompas di rumahnya di Jakarta, Minggu (9/1), mengatakan, Partai Demokrat tidak dalam posisi mengarahkan Presiden Yudhoyono untuk melakukan pergantian menteri awal tahun ini. Sebaliknya, Partai Demokrat juga tidak menghalangi-halangi Presiden jika tidak ingin melakukan reshuffle kabinet.

”Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti),” tandas Anas. (EDN/WHY/HAR)