2011, Saatnya Stop Kebohongan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga detik ini, kantong-kantong kemiskinan sangat mudah ditemukan di tanah air. Maraknya pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) menyebabkan kemiskinan tersebut kian bertambah akut.

Kenyataan itu merupakan sebuah penghianatan pemerintah yang harus segera dihentikan. Demikian pernyataan terbuka tokoh-tokoh lintas agama yang disampaikan di Kantor PP Muhamadiyah, Jakarta, Senin (10/1/2011).

"Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik," ujar Romo Benny Susetyo saat membacakan pernyataan bersama tersebut.

Selain itu, para tokoh lintas agama sepakat, bahwa sistem ekonomi neo liberalisme yang dijalankan pemerintah telah gagal meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,8 persen.

"Rakyat kecil tidak pernah merasakan keadilan dari pertumbuhan ekonomu semu itu. Ini berlawanan dengan tuntutan Pasal 33 UUD 1945," lanjut Romo Benny.

Ekonomi Indonesia, kata Romo Benny, sudah keluar dari jalur Undang-Undang Dasar (UUD). Kecenderungan pasar bebas dalam sistem ekonomi Indonesia dinilai sebagai penghianatan terhadap pembukaan UUD 1945. Kondisi tersebut, lanjutnya, diperburuk oleh sikap pemerintah yang masih mengedepankan pencitraan.

"Dan, terindikasi berpura-pura, tidak satu antara kata dan perbuatan," katanya.

Pemerintah, selama ini dinilai hanya berpura-pura dalam menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantasa korupsi, serta menjaga lingkungan hidup, dan kekayaan Indonesia.

"Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan," pungkas Romo Benny.

Pernyataan tersebut dinyatakan bersama tokoh lintas agama yang antara lain adalah Syafii Maarfi, Andreas Yewangoe, Din Syamsuddin, D. Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, dan I Nyoman Udayana Sangging.