Demokrat Ikut Beri Saran soal Reshuffle

Kompas.com - 10/01/2011, 00:45 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPA.com - Partai Demokrat tidak dalam posisi mengarahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pergantian menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada awal tahun ini.

Sebaliknya, Demokrat juga tidak menghalangi-halangi Presiden jika tidak ingin melakukan reshuffle kabinetnya. Namun, apabila Presiden Yudhoyono merasa perlu melakukan penyegaran terhadap menteri kabinetnya, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat di wawancarai khusus oleh Kompas di rumahnya di Jakarta, Minggu (9/1/2010).

"Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti)," tandas Anas.

Anas menambahkan, Demokrat tidak dalam posisi memberikan order kepada Presiden untuk melakukan atau menghalangi reshuffle.

Menurut Anas, Demokrat yakin Presiden memiliki perhitungan, kalkulasi dan rasa politik yang tinggi dan tajam untuk menilai kinerja menterinya masing-masing untuk diganti atau tidak. "Jika ada yang memang ingin disuntik dengan energi yang baru saja dan tak diganti, ya bisa saja," tambahnya.

Anas melanjutkan, "Pak SBY itu, kan, sudah sudah dua periode menjalankan pemerintahan. Tentu, Pak SBY sudah semakin memiliki penguasaan detil yang semakin tinggi, termasuk nilai rasa politik yang semakin tajam. Jadi, apakah menterinya akan mengemban tugas dengan baik sesuai dengan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas sampai dengan 2014, atau harus diganti dengan tokoh yang lain."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ikut beri saran Diakui Anas, partainya ikut memberikan saran dan masukan serta pertimbangan kepada Presiden tentang kinerja para menteri. Masukan itu itu dihimpunnya dari mitra para menteri di DPR, yakni Fraksi Partai Demokrat maupun Komisi di DPR serta penilaian publik dan para analis.

Ditanya adakah kinerja menteri yang disampaikan kepada Presiden ada yang merah, biru dan kuning seperti Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Anas menjawab diplomatis, "Kalau saya sampaikan warna seperti itu, bisa politis maknanya."

Sementara, saat ditanya pers, seusai Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (6/1/2011) lalu, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyatakan pihaknya masih menganalisa hasil capaian program kerja para menteri dan pimpinan lembaga non departemen. "Mudah-mudahan pekan depan bisa diserahkan kepada Presiden," ujar Kuntoro.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.