Capres Partai Demokrat Baru Dibahas 2013

Kompas.com - 09/01/2011, 22:17 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat, hingga kini belum membahas figur calon Presiden untuk pemilihan Presiden 2014. Pembahasan figur calon sekarang ini masih dianggap belum waktunya. Sebab, dua tahun ke depan, bagi Partai Demokrat merupakan tahun kerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye lalu.

Adapun pembahasan figur capres baru akan dilakukan pada pertengahan tahun 2013. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat diwawancarai khusus oleh Kompas di rumahnya di Jakarta, Minggu (9/1/2010).

Oleh sebab itu, menurut Anas, hingga kini belum ada satu pun figur yang akan dijagokan untuk capres. Namun, katanya, tidak kesulitan bagi Partai Demokrat untuk mencari figur capres. "Intinya, capres itu adalah orang yang dikenal, dan dipercaya dan akhirnya didukung," paparnya.

"Sekarang ini, yang terbaik , bagi kami adalah menyuguhkan kerja keras kepada rakyat. Jadi, nanti semester dua, dua tahun lagi. Tahun 2014, baru kita suguhkan politik. Kalau selama lima tahun ini disuguhkan politik saja, itu kurang tepat," ujar Anas.

Menurut Anas, figur capres yang terbaik adalah siapa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia . Tidak harus egosentris secara politis. Misalnya, wajib si X atau si Y. "Bukan itu jalan pikiran Partai Demokrat. Sebab, Presiden, gubernur, walikota dipilih untuk bekerja bagi bangsa dan daerahnya. Bukan untuk kepentingan masing-masing orang dan partainya," tambahnya.

Ibu Negara belum tentu berkenan Lebih jauh Anas mengatakan, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jelas tak memiliki kesempatan lagi mengingat ia sudah dua kali menjabat.

"Pendirian politik Presiden Yudhoyono sangat jelas dan tegas. Berkali-kali Presiden menyatakan cukup dua kali sehingga itu akan menjadi tradi si politik yang melembaga. Dan, Partai Demokrat, harus menjadi bagian dari institus ionalisasi dan tradisi demokrasi yang baik," paparnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan Ibu Ani Bambang Yudhoyono, lanjut Anas, merupakan Ibu Negara yang berhasil, mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang baik dan tokoh yang dikenal. "Pada waktunya Majelis Tinggi partai akan membahasnya siapa yang akan menjadi calon. Namun, kami belum tahu apakah Ibu Ani berkenan dan Presiden Yudhoyono setuju, serta kader-kader Partai Demokrat sejalan dengan itu," ujar Anas .

Tentang pencalonan dirinya, Anas menjawab, "Mandat saya di Kongres Partai Demokrat lalu adalah untuk memajukan partai dan untuk berhasil memimpin partai dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden."



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus DIlaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus DIlaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK Sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK Sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.