Kenaikan Tarif KA Dibatalkan Malam Ini

Kompas.com - 08/01/2011, 22:26 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah membatalkan kembali kenaikan tarif kereta ekonomi yang sebenarnya baru diberlakukan pada Sabtu (8/1/2011) ini. Keputusan itu baru ditentukan Sabtu malam ini setelah pemerintah menganalisis perkembangan di lapangan.

"Begitu pula keputusan yang kami dengar. Kabarnya, ada instruksi dari Istana," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan, Sabtu malam ini, saat dihubungi. Bambang berjanji akan mengumpulkan informasi terakhir Minggu pagi.

Direksi PT Kereta Api Indonesia pun sudah menginstruksikan melalui pesan singkat kepada para Kepala Daerah Operasi dan Kepala Divisi Regional untuk memberlakukan tarif lama mulai Minggu besok. Penundaan kenaikan tarif diprediksi hingga Maret atau April 2011.

Sebelumnya, pada Sabtu ini, tarif kereta ekonomi naik bervariasi berdasarkan jarak, dengan rentang 16-62 persen. Secara nominal kenaikan tarif kelas ekonomi sebenarnya tidak terlalu besar sebab kenaikan tarif KRL ekonomi sebesar 62 persen hanyalah Rp 2.000.  

Standar pelayanan minimum

Peneliti perkeretaapian dari LIPI, Taufik Hidayat, dan Koordinator KRL Mania, Agus Imansyah, berjanji akan menggunakan waktu selama penundaan tarif ini untuk menyusun standar pelayanan minimum (SPM) kereta api.    

Penyusunan akan melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, organisasi KRL Mania, hingga korporasi. Kenaikan tarif tanpa peningkatan pelayanan justru memperburuk citra PT Kereta Api Indonesia.

"Satu-satunya jalan adalah membuat SPM dulu," kata Soegeng Setyo, Chief Executive Officer KATV, sebuah kelompok usaha pendukung perkeretaapian, di bidang media, televisi, dan kafé .   

Pemerhati transportasi Rudy Thehamihardja juga menegaskan akan membantu penyusunan SPM kereta api. SPM adalah titik awal dari membaiknya pelayanan transportasi publik di negara ini. "Tanpa standar, bagaimana kita beranjak dari satu titik pelayanan ke arah sebuah perbaikan," ujar dia.

Senada dengan Rudy, Ketua Forum Masyarakat Perkeretaapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mendukung keberadaan SPM kereta api sebelum tarif dinaikkan. "SPM penting agar perkeretaapian tak sekedar dijadikan mainan politik," kata dia.  



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X