Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Tarif KA Dibatalkan Malam Ini

Kompas.com - 08/01/2011, 22:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah membatalkan kembali kenaikan tarif kereta ekonomi yang sebenarnya baru diberlakukan pada Sabtu (8/1/2011) ini. Keputusan itu baru ditentukan Sabtu malam ini setelah pemerintah menganalisis perkembangan di lapangan.

"Begitu pula keputusan yang kami dengar. Kabarnya, ada instruksi dari Istana," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan, Sabtu malam ini, saat dihubungi. Bambang berjanji akan mengumpulkan informasi terakhir Minggu pagi.

Direksi PT Kereta Api Indonesia pun sudah menginstruksikan melalui pesan singkat kepada para Kepala Daerah Operasi dan Kepala Divisi Regional untuk memberlakukan tarif lama mulai Minggu besok. Penundaan kenaikan tarif diprediksi hingga Maret atau April 2011.

Sebelumnya, pada Sabtu ini, tarif kereta ekonomi naik bervariasi berdasarkan jarak, dengan rentang 16-62 persen. Secara nominal kenaikan tarif kelas ekonomi sebenarnya tidak terlalu besar sebab kenaikan tarif KRL ekonomi sebesar 62 persen hanyalah Rp 2.000.  

Standar pelayanan minimum

Peneliti perkeretaapian dari LIPI, Taufik Hidayat, dan Koordinator KRL Mania, Agus Imansyah, berjanji akan menggunakan waktu selama penundaan tarif ini untuk menyusun standar pelayanan minimum (SPM) kereta api.    

Penyusunan akan melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, organisasi KRL Mania, hingga korporasi. Kenaikan tarif tanpa peningkatan pelayanan justru memperburuk citra PT Kereta Api Indonesia.

"Satu-satunya jalan adalah membuat SPM dulu," kata Soegeng Setyo, Chief Executive Officer KATV, sebuah kelompok usaha pendukung perkeretaapian, di bidang media, televisi, dan kafé .   

Pemerhati transportasi Rudy Thehamihardja juga menegaskan akan membantu penyusunan SPM kereta api. SPM adalah titik awal dari membaiknya pelayanan transportasi publik di negara ini. "Tanpa standar, bagaimana kita beranjak dari satu titik pelayanan ke arah sebuah perbaikan," ujar dia.

Senada dengan Rudy, Ketua Forum Masyarakat Perkeretaapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mendukung keberadaan SPM kereta api sebelum tarif dinaikkan. "SPM penting agar perkeretaapian tak sekedar dijadikan mainan politik," kata dia.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com