Migrant Care: Tuntaskan MoU TKI-Malaysia

Kompas.com - 07/01/2011, 14:10 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pemerkosaan yang menimpa Rubingah, TKW asal Banjarnegara, oleh seorang mantan menteri Malaysia memang terpaksa kandas tanpa kelanjutan untuk dibawa ke ranah hukum karena permintaan korban sendiri. Namun, Migrant Care melihat kasus ini merupakan pengingat bagi pemerintah untuk segera menuntaskan revisi MoU antara Indonesia-Malaysia di bidang perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Jumat (7/1/2011), dalam jumpa pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta. "Kasus ini juga memberikan pelajaran kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk segera menuntaskan revisi MoU antara Indonesia-Malaysia tentang perlindungan PRT migran," ujarnya kepada para wartawan.

Lebih lanjut, Anis mengungkapkan, revisi MoU tersebut akan menjadi instrumen hukum yang melindungi sekaligus meminimalisir kerentanan-kerentanan PRT mugran Indonesia terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan perkosaan.

Empat hal Terdapat empat hal pokok pada MoU Indonesia-Malaysia yang kini tengah didesak Migrant Care untuk segera dirubah karena selama ini MoU tersebut hanya mendiskriminasikan tenaga kerja Indonesia (TKI). Empat hal tersebut yakni terkait dengan hari libur seminggu sekali, paspor yang harus dipegag PRT, gaji minumun, dan recruitment fee yang selama ini menjadi ladang bisnis para agen penyalur.

"Empat hal pokok itu yang selama dua tahun ini, saya melihat deadlock," ungkap Anis.

Deadlock terutama terjadi pada dua hal terakhir terkait dengan gaji minimum dan recruitment fee. "Targetnya akan rampung pada April 2011 kita lihat saja. Saya kira empat hal ini paling tidak bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang selama ini berujung pakal karena PRT tidak punya kebebasan bergerak karena paspor ditahan," ucap Anis.

Selama ini, aku Anis, pemerintah Indonesia memang sering kali lupa atau tidak peduli atas laporan-laporan yang diberikan Migrant Care. Sedangkan pemerintah Malaysia, juga tampak tidak serius menyelesaikan persoalan kekerasan TKI migran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hanya 40 persen vonis pengadilan terkait kekerasn PRT yang memang adil, sisanya sulit sekali menemukan keadilan. Inilah yang harus diperhatikan kedua negara," pungkas Anis.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.