Pengusaha Mebel Minta Aturan Dipermudah

Kompas.com - 05/01/2011, 22:43 WIB
EditorR Adhi KSP

BOJONEGORO, KOMPAS.com Kalangan pengusaha mebel mendesak pemerintah mempermudah regulasi yang mengatur distribusi kayu Jati. Peraturan yang berlaku saat ini, yakni P 55/2006, menyulitkan pengusaha membeli kayu Jati Perum Perhutani dan mengirimnya ke tempat lain di Pulau Jawa.

Demikian disampaikan para pengusaha mebel dalam dialog interaktif dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (5/1/2011). Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Harry Santoso, dan Bupati Bojonegoro Suyoto mendampingi kunjungan kerja Menhut menanam 1 miliar pohon, dan menyaksikan kebun bibit rakyat serta industri kehutanan berbasis kayu rakyat di Jawa Timur.

Menurut Sustomo, perajin mebel, Surat Keputusan Menhut Nomor P 55/2006 terlalu kaku sehingga mereka sulit mendapatkan kayu jati dari luar daerah. Perajin berharap, pemerintah mempermudahnya sehingga kayu jati bisa dikirim ke daerah lain.

Menurut P 55/2006, perdagangan kayu jati dan mahoni produk Perum Perhutani wajib melampirkan dokumen dari dinas kehutanan provinsi. Pemerintah mengatur hal ini untuk melindungi Perhutani dari pencurian kayu.

Pengusaha mebel lainnya, Muhammad Cholil, mengeluhkan persoalan bahan baku jati berkualitas. Dia berharap pemerintah bisa membantu produsen mebel mendapat jati berkualitas yang berdaya saing tinggi di pasar ekspor.

Dia mengekspor ke Timur Tengah, Asia Pasifik, dan Eropa. Namun, saat ini Cholil fokus ke pasar domestik karena krisis di negara maju.

Dalam kesempatan yang sama, perajin Aji Kencana yang memproduksi ornamen dari limbah kayu, Eko Suntono (61), menyampaikan kekhawatirannya terhadap penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK mewajibkan semua produk kayu memiliki informasi lacak balak yang lengkap sehingga tidak mengandung bahan baku ilegal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Kami ini berusaha menggunakan bahan baku limbah kayu dari industri yang lebih besar, seperti pemulung-lah. Tetapi, kalau wajib menjalankan aturan ini, kami tidak sanggup," keluh Eko kepada Menhut.

Eko sedang mendapat pesanan hiasan dinding dari mozaik kayu dari India dan Malaysia. Dia berharap pemerintah mempermudah aturan sehingga bisa lebih mudah untuk mengekspor.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Zulkifli berjanji akan melihat dan mempelajari permintaan pengusaha mebel. Menurutnya, aturan yang dapat menghambat kemajuan industri berbasis hutan tanaman harus segera diatasi.

"Negara-negara maju seperti Korea dan Jepang, mereka tidak membuang sisa kayu. Mereka memanfaatkan semuanya dengan optimal. Ampasnya pun dibuat briket utk dicampur batu bara sebagai bahan bakar. Kita harus bisa seperti mereka," ujar Menhut.

Seusai dialog, Menhut menuju Gresik untuk meninjau pabrik kayu lapis PT Darma Satya Nusantara. Ratusan pekerja tengah sibuk memproduksi kayu lapis yang sebagian diekspor ke Timur Tengah dan Asia Pasifik.

Direktur Utama PT Darma Satya Nusantara Djojo Buntoro mengatakan, mereka membeli kayu sengon rakyat dari Kabupaten Lumajang dengan harga Rp 500.000-Rp 1 juta per meter kubik sesuai diameter. Setiap bulan mereka menyerap sedikitnya 50.000 meter kubik kayu sengon rakyat.

"Sekarang sudah lumayan, pasokan selalu ada karena rakyat sudah tertarik menanam sendiri. Dulu, kami harus mengajari mereka supaya mau menanamnya," ujar Djojo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X