Transjakarta Dilengkapi Sistem Penjejak

Kompas.com - 30/12/2010, 02:33 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengubah status perusahaan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 2011 setelah pada 1 April 2010 berubah menjadi BLU penuh.

"Pada 2011, manajemen busway yang sudah berstatus BLUD penuh akan ditransfer menjadi BUMD," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam keterangan pers akhir tahun 2010 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/12/2010).

Fauzi Bowo yang lebih akrab dipanggil Foke mengatakan, perubahan status BLU akan dilakukan pada pertengahan 2011. Dengan perubahan status perusahaan, diharapkan BLU akan mempunyai kinerja yang lebih baik, termasuk memperbaiki layanan bus transjakarta.

Selain itu, sistem operasional bus transjakarta juga akan dilengkapi dengan sistem kontrol dan sistem penjejak (tracker).

"Operasional dilengkapi dengan sistem kontrol dan tracking terhadap sistem busway sehingga headway (jarak kedatangan antarbus) dan kebutuhan bisa dikontrol," katanya.

Dengan sistem penjejak maka setiap bus transjakarta akan terpantau pergerakannya dari pusat kontrol sehingga apabila terjadi masalah akan segera terpantau.

Dengan sistem penjejak dan kontrol, apabila terjadi penumpukan padat dalam satu koridor maka pusat kontrol akan segera mengetahui dan kemudian bisa mengalokasikan bus transjakarta dari koridor yang tidak terlalu padat dalam waktu cepat.

"Dengan demikian, nanti antara satu koridor dengan koridor lain akan saling terhubung. Lebih fleksibel," jelas Fauzi Bowo.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Bidang Perekonomian dan Administrasi Hasan Basri mengatakan, pihaknya melakukan kajian akademis selama enam bulan dalam mengubah status perusahaan BLU Transjakarta.

Sementara draf perubahan BLU menjadi BUMD sudah diajukan ke DPRD DKI Jakarta dan sudah dimasukkan ke dalam salah satu program yang akan dibahas oleh Badan Legilasi Daerah (Balegda) DPRD DKI pada 2011.

"Pokoknya kita berharap pelayanan bisa terus membaik di 2011, terutama setelah diubah menjadi BUMD," kata Hasan.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Nasional
    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Nasional
    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Nasional
    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Nasional
    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Nasional
    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

    Nasional
    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Nasional
    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Nasional
    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Nasional
    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Nasional
    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X