Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Ancam Panggil Gayus

Kompas.com - 14/12/2010, 16:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, komisinya akan mengundang Gayus Tambunan, mantan pegawai Ditjen Pajak yang menjadi tersangka kasus penggelapan pajak. Pemanggilan terhadap Gayus akan dilakukan jika KPK tidak segera mengambil alih kasus tersebut, yang saat ini ditangani Polri.

Untuk mengungkap kasus itu, politikus Demokrat itu berpandangan, akan lebih obyektif jika ditangani KPK. "Lebih obyektif, tidak merasa ewuh pakewuh adalah kalau ditangani KPK. Dewan sebagai lembaga politik merekomendasikan dengan kuat supaya KPK sesegera mungkin mengambil alih kasus ini," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Ditambahkannya, kalau KPK tidak bergerak cepat, Komisi III akan berinisiatif untuk memanggil Gayus. "Serius ini. Komisi III akan undang Gayus kalau KPK tidak ambil alih kasusnya," ujarnya.

Apa kepentingan Komisi III mengundang Gayus? "Untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. KPK perlu memeriksa perusahaan-perusahaan yang disebut Gayus. Kasus Gayus bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap mafia pajak," kata Benny.

Namun, saat ditanya kapan batas waktu yang diberikan Komisi III kepada KPK untuk mengambil alih kasus Gayus, Benny tak menjawab dengan tegaS, "Ya sesegera mungkin".

Apa yang akan dilakukan Komisi III, jelasnya, merupakan langkah politik supaya Gayus membuka kasus itu tanpa merasa takut. Ia membantah, dorongan membawa kasus ini ke KPK sebagai upaya menekan Partai Golkar, karena salah satu perusahaan kelompok Bakrie termasuk salah satu yang disebut Gayus.

"Tidak ada seperti itu. Kalau nanti ada yang resistensi, berarti betul ada manipulasi. Resistensi itu membuktikan ada sesuatu disana. Kami mendorong agar KPK memeriksa perusahaan yang disebut Gayus," kata Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com