Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Ancam Panggil Gayus

Kompas.com - 14/12/2010, 16:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, komisinya akan mengundang Gayus Tambunan, mantan pegawai Ditjen Pajak yang menjadi tersangka kasus penggelapan pajak. Pemanggilan terhadap Gayus akan dilakukan jika KPK tidak segera mengambil alih kasus tersebut, yang saat ini ditangani Polri.

Untuk mengungkap kasus itu, politikus Demokrat itu berpandangan, akan lebih obyektif jika ditangani KPK. "Lebih obyektif, tidak merasa ewuh pakewuh adalah kalau ditangani KPK. Dewan sebagai lembaga politik merekomendasikan dengan kuat supaya KPK sesegera mungkin mengambil alih kasus ini," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Ditambahkannya, kalau KPK tidak bergerak cepat, Komisi III akan berinisiatif untuk memanggil Gayus. "Serius ini. Komisi III akan undang Gayus kalau KPK tidak ambil alih kasusnya," ujarnya.

Apa kepentingan Komisi III mengundang Gayus? "Untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. KPK perlu memeriksa perusahaan-perusahaan yang disebut Gayus. Kasus Gayus bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap mafia pajak," kata Benny.

Namun, saat ditanya kapan batas waktu yang diberikan Komisi III kepada KPK untuk mengambil alih kasus Gayus, Benny tak menjawab dengan tegaS, "Ya sesegera mungkin".

Apa yang akan dilakukan Komisi III, jelasnya, merupakan langkah politik supaya Gayus membuka kasus itu tanpa merasa takut. Ia membantah, dorongan membawa kasus ini ke KPK sebagai upaya menekan Partai Golkar, karena salah satu perusahaan kelompok Bakrie termasuk salah satu yang disebut Gayus.

"Tidak ada seperti itu. Kalau nanti ada yang resistensi, berarti betul ada manipulasi. Resistensi itu membuktikan ada sesuatu disana. Kami mendorong agar KPK memeriksa perusahaan yang disebut Gayus," kata Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com