Publik Tak Bisa Langsung ke Polisi

Kompas.com - 13/12/2010, 13:19 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia akan segera menandatangani nota kesepahaman dengan Dewan Pers dalam penanganan laporan publik terhadap pers.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Iskandar Hasan mengatakan, nota ini masih dalam rancangan dan tinggal menunggu tanda tangan Kapolri. "Kita merancang MOU dengan Dewan Pers khusus menangani kasus-kasus berkaitan dengan media. Selama ini orang-orang bisa langsung ke polisi, ke depan enggak boleh ujug-ujug lagi. Harus ada proses," ungkapnya di Kantor Menko Polhukam, Senin (13/12/2010).

Polisi dan Dewan Pers akan mengembangkan pola-pola mediasi terlebih dulu untuk menyelesaikan konflik dan mengoptimalkan fungsi hak jawab. Jika proses awal ini tidak bisa berjalan, barulah pihak polisi akan memproses secara hukum dan Dewan Pers akan berfungsi sebagai saksi ahli. "Jadi jangan sampai ke depan kasus-kasus jurnalis tidak ada pegangan, tapi ada proses. Jadi masyarakat menyadari solusi dalam konflik dengan pers itu bisa terwujud," tambahnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X