Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Ke Mana Dana "Jugun Ianfu"?

Kompas.com - 10/12/2010, 15:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tengah menyelidiki penggunaan dana Rp 24 miliar untuk perempuan eks jugun ianfu yang disumbangkan Jepang selama 1997-2007 melalui Departemen Sosial kala itu, yang kini berubah nama menjadi Kementerian Sosial.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hesti Armiwulan, mengungkapkan, jika terdapat fakta penyalagunaan dana eks jugun ianfu oleh Kementerian Sosial, Komnas HAM akan merekomendasikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusutnya. "Kalau ada temuan mengenai itu, Komnas HAM akan merekomendasikan itu ke KPK untuk diusut," ujar Hesti di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/12/2010).

Penggunaan dana jugun ianfu Rp 24 miliar oleh Departemen Sosial menjadi perhatian Komnas HAM karena selama ini para eks jugun ianfu yang terdata Komnas HAM mengaku tidak pernah menerima dana tersebut secara langsung. Padahal, kata Hesti, dana itu merupakan hasil perjuangan eks jugun ianfu selama bertahun-tahun.

"Bukan masalah jumlah uangnya, tapi ini kan haknya korban, kompensasi yang harus diterima korban, mereka berjuang untuk dapat kompensasi," paparnya.

Rupanya, lanjut Hesti, menurut keterangan Departemen Sosial, dana Rp 24 miliar untuk eks jugun ianfu yang disalurkan tersebut akan diperuntukan bagi pembangunan panti asuhan. Namun, bagaimana realisasi pembangunan panti asuhan tersebut, belum diketahui Komnas HAM.

"Kami baru memliki data peruntukannya, tapi belum minta data tentang realitasnya. Apakah betul dana sejumlah itu untuk pembangunan, realisasinya untuk panti jompo?" kata Hesti.

Dana Rp 24 miliar yang dikumpulkan sebuah komunitas di Jepang itu dimaksudkan sebagai suatu kompensasi dari Pemerintah Jepang atas tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan tentara Jepang terhadap jugun ianfu pada masa lalu. Jugun ianfu adalah wanita pribumi yang menjadi korban kekerasan perang sejak 1942.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com