Soal Korupsi, Sikap SBY Tak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis menilai, sikap pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi mendua. Itu terjadi karena dukungan yang lemah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ada sikap yang mendua dalam pemerintah untuk memberantas korupsi. Bersyukur Ketua KPK baru itu rekam jejaknya bagus. Tapi kita tidak melihat Presiden memberi dukungan yang cukup kuat dalam pemberantasan korupsi. Ini kelihatan dari kasus pemberantasan mafia pajak yang tidak tuntas," katanya di Gedung MK, Rabu (8/12/2010). Presiden berulang kali mengatakan tidak boleh mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut advokat senior ini, pernyataan itu benar. Namun, Presiden SBY seharusnya bisa memberi dukungan yang positif dan kuat. Sayangnya, sinyal tersebut sampai sejauh ini sangat lemah sehingga tidak menjadi dukungan yang baik untuk pemberantasan korupsi.

"Siapa pun yang ditempatkan di KPK, kalau tanpa dukungan kuat pemerintah, akan sulit juga," ungkapnya. Salah satu contohnya dalam pengangkatan Ketua KPK baru Busyro Muqoddas. Masa tugas menjadi perdebatan di gedung dewan menjelang uji kepatutan dan kelayakan beberapa waktu lalu antara satu dan empat tahun.

"Presiden seharusnya bisa tunjukkan sikap bahwa ini harus empat tahun. Kalau Presiden tak sepenuhnya yakin, Presiden kan bisa meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberi penafsiran terhadap pergantian masa jabatan ini," katanya.

Presiden SBY bisa mengajukan uji materi untuk meminta penjelasan MK. Namun, pemerintah tak juga melakukannya, tetapi justru ICW. Mereka kini tengah mengambil langkah uji materi untuk persoalan masa jabatan pimpinan pengganti KPK ini.

Pemilihan ketua KPK baru yang hanya untuk satu tahun ke depan ini dinilai sangat mahal karena telah menghabiskan biaya hingga Rp 2,5 miliar.