Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gayus: Boleh Kok Terima Uang dari WP

Kompas.com - 08/12/2010, 17:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Terdakwa Gayus Halomoan Tambunan mengklaim hartanya senilai Rp 28 miliar yang tersimpan di 21 Bank Panin dan BCA diperoleh secara legal dengan cara yang biasa dilakukan oleh di Direktorat Jenderal Pajak.

"Boleh. Yang saya tahu, sepanjang tidak bertentangan dengan pekerjaan kita dan tanggung jawab kita sehari-hari, boleh," ucap Gayus saat pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/12/2010).

Pernyataan itu disampaikan Gayus ketika ditanya Ketua Majelis Hakim Albertina Ho apakah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) diperbolehkan menerima uang dari wajib pajak (WP). "Jadi menurut Saudara tidak melanggar aturan?" tanya Albertina. "Yang saya tahu, sepanjang tidak bertentangan dengan pekerjaan, menurut saya boleh," kata Gayus lagi.

Gayus menjelaskan, harta itu ia terima ketika melakukan tiga pekerjaan. Pertama, kata Gayus, ia diminta mengeluarkan surat ketetapan pajak PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) tahun pajak 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2005. Ketetapan pajak PT KPC ditahan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Gambir selama satu tahun. "Saya dapat 500.000 dollar AS," kata Gayus.

Pekerjaan kedua, ucap Gayus, membantu mempersiapkan WP PT Bumi Resources untuk menghadapi sidang banding tahun pajak 2005. "Antara lain buat surat banding, surat bantahan, termasuk meeting dalam rangka pihak Bumi Resources maju dalam sidang banding dan tanya jawab dengan saya," urainya.

"Itu supaya (Bumi Resources) menang (di sidang)?" tanya Albertina. "Bukan, supaya siap dibanding. Menang atau tidak, majelis hakim yang memutuskan. Dari situ saya terima 1 juta dollar AS," jawab Gayus.

Pekerjaan ketiga, tambahnya, ia diminta oleh Alif Kuncoro untuk me-review apakah pembetulan pajak yang dibuat oleh PT KPC dan PT Arutmin tahun pajak 2006 dan 2007 sesuai dengan aturan. Pembetulan pajak itu dalam rangka sunset policy.

"Saya review dan saya bilang sudah sesuai. Kalau mau diubah, saya tidak berwenang, saya tidak ikut-ikutan. Terus, saya serahkan kembali dan saya dapat imbalan 2 juta dollar AS," kata dia.

Seperti diberitakan, awalnya PPATK mencurigai dana di rekening Gayus lantaran tidak sesuai dengan profil dia sebagai PNS. PPATK kemudian melaporkan hasil analisisnya (LHA) ke Bareskrim Polri.

Kemudian, Gayus dijadikan tersangka korupsi dan pencucian uang yang kemudian direkayasa oleh penyidik Polri dan beberapa pihak lain, seperti Andi Kosasih dan Lambertus. Hingga saat ini, belum terbukti adanya rekayasa di kejaksaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Risma Ingatkan Lansia Jaga Kesehatan agar Tak Bebani Orang Lain

    Risma Ingatkan Lansia Jaga Kesehatan agar Tak Bebani Orang Lain

    Nasional
    Soal Usung Figur Publik di Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

    Soal Usung Figur Publik di Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

    Nasional
    Kapolri dan Jaksa Agung Tak Cukup Pamer Keakraban...

    Kapolri dan Jaksa Agung Tak Cukup Pamer Keakraban...

    Nasional
    BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

    BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

    Nasional
    Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

    Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

    Nasional
    Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

    Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

    Nasional
    Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

    Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

    Nasional
    “Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

    “Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Nasional
    Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

    Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

    Nasional
    PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

    PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

    Nasional
    DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

    DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

    Nasional
    Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

    Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

    Nasional
    Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

    Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com