Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli: Demokrasi Kriminal Mewabah

Kompas.com - 08/12/2010, 17:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom senior Rizal Ramli menegaskan, saat ini pola demokrasi yang terjadi di Indonesia adalah model demokrasi kriminal. Demokrasi model kriminal turut menyengsarakan rakyat Indonesia.

"Untuk dipilih, calon pemimpin harus nyogok rakyat. Sogok sana, sogok sini! Maka, begitu menjadi penguasa, mereka harus menjadi kriminal agar modal balik. Produk kebijakannya tak amanah," kata Rizal pada diskusi di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Rabu (8/12/2010).

Dikatakan Rizal, biaya perjalanan elite politik legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada 2010 mencapai Rp 19,5 triliun. Padahal, anggaran jaminan kesehatan bagi rakyat miskin hanya Rp 4,5 triliun.

Rizal menyerukan agar demokrasi kriminal segera dihentikan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembiayaan partai politik. Laporan keuangan partai politik harus transparan dan dapat diaudit.

Pada kesempatan tersebut, Rizal berharap para pemuka agama turut aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah bangsa.

Dikatakan, pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, pasukan Indonesia tak mungkin menang melawan pasukan sekutu jika para pemuka agama saat itu, utamanya tokoh Nahdlatul Ulama, turut memberikan arti pada pergerakan perjuangan bangsa.

Rizal juga mencontohkan kasus Jerman yang pada suatu masa dipimpin oleh tokoh otoriter Adolf Hitler. "Mengapa Jerman, negara cerdas, negara yang banyak memiliki ahli filosofi dan musik, bisa dikuasai Hitler? Padahal, orang jahat sedikit. Ini tak lain karena banyak orang baik yang memilih diam dan tak melakukan perlawanan," kata Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com