Ari Muladi Enggan Diperiksa KPK

Kompas.com - 02/12/2010, 14:23 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus percobaan suap kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ary Muladi, enggan menjalani pemeriksaan yang seharusnya dilakukan KPK hari ini. Alih-alih memenuhi panggilan KPK, Ary Muladi justru mengutus kuasa hukumnya untuk menyampaikan keberatannya diperiksa KPK.

Kuasa hukum Ary Muladi, Sugeng Teguh Santoso, hadir pukul 12.30 WIB. Saat ditanya soal agenda pemeriksaan Ary Muladi hari ini, Sugeng membenarkan kliennya tak akan hadir menjalani pemeriksaan. "Dia diperiksa sebagai tersangka tapi dia tidak datang karena merasa keberatan dengan sangkaan KPK," ucap Sugeng, Kamis (2/12/2010), di Gedung KPK, Jakarta.

Keengganan Ary menjalani pemeriksaan, lanjut Sugeng, dikarenakan Ary keberatan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus penyuapan. "Alasannya pertama dia kan dikenakan bersama-sama Anggodo padahal dalam perkara Anggodo dalam pasal 21 sudah dibebaskan sampai di tingkat pengadilan tinggi," ucap Sugeng.

Alasan kedua, lanjut Sugeng, terkait pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tentang permufakatan jahat terhadap orang-orang KPK. "Perbuatan yang mau diperiksa terkait permufakatan jahat penyuapan ini kan dikenai aliran dana, aliran dana telah dikualifikasi oleh penyidik Polri," ujar Sugeng.


Sugeng mengungkapkan kalau saat ini kliennya diperiksa soal yang sama yakni tentang aliran dana maka hal itu akan menindas hak asasi manusia (HAM). "Inilah prinsip-prinsip hukum yang menurut kami dilanggar atau tidak ditaati KPK. Oleh karena itu, Ary hari ini tidak menghadiri pemeriksaan," ungkap Sugeng.

Dalam kasus penyuapan kepada pimpinan KPK, Ary sempat mengaku menyerahkan uang kepada Bibit, Chandra, dan pejabat KPK yang lain. Belakangan dia menyatakan uang itu di diserahkan kepada seseorang bernama Yulianto yang mengaku mengenal pejabat KPK. Namun, keberadaan Yulianto hingga kini tidak bisa dibuktikan.

Untuk perkara menghalang-halangi penyidikan, Anggodo yang juga dijerat dengan pasal 21 seperti Ary, berhasil bebas. Hakim menilai Anggodo tidak terbukti menghalang-halangi penyidikan. Inilah yang menjadi dasar Ary untuk meminta kejelasan KPK.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X