Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rombongan DPR "Telantarkan" TKW di Dubai

Kompas.com - 19/11/2010, 08:19 WIB

KOMPAS.com — Cerita pilu Sumiati, tenaga kerja wanita yang disiksa majikannya di Arab Saudi, menghias halaman pemberitaan media beberapa hari ini. Sikap abai ternyata bukan hanya milik para majikan yang kejam di negeri orang. Para wakil rakyat, yang menjadi anggota parlemen karena dipilih oleh rakyat, pun menunjukkan sikap abai saat rakyat yang memilihnya tengah kelimpungan di negeri seberang.

Rombongan Anggota DPR yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Moskwa, Rusia, dilaporkan ”menelantarkan” seratusan lebih tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang tengah kebingungan di Dubai. Di antara para TKW itu ada yang kedua tangannya melepuh karena disiram air keras oleh majikannya di Arab Saudi. Sementara, satu orang TKW lainnya mengalami pendarahan di perut. 

”Mereka egois sekali. Tidak ada satu pun yang peduli dengan nasib rakyat yang mereka wakili yang tengah kebingungan. Mereka menelantarkan para TKW di Dubai,” tutur Adiati Kristiarini, seorang warga Indonesia yang mendampingi para TKW, dalam perbincangan dengan Kompas.com beberapa waktu lalu. 

Ia menceritakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (6/11/2010). Ia bersama suaminya transit di Bandara Dubai dalam penerbangan New York-Jakarta. Di Gate 206 Bandara Dubai, mereka menunggu keberangkatan Pesawat Emirates dengan nomor penerbangan EK 358 tujuan Jakarta yang dijadwalkan berangkat pukul 10.25 waktu setempat. 

Di situ, menunggu pula rombongan TKW yang jumlahnya ia perkirakan sekitar 150 orang. Adiati mengetahui kemudian, ternyata para TKW itu tidak saling kenal dan tidak pergi dalam satu koordinasi kelompok rombongan. Secara kebetulan saja mereka bertemu di bandara. Ada juga rombongan anggota DPR yang hendak pulang seusai melakukan studi banding ke Rusia. 

Kebingungan 

Sekitar 30 menit menunggu, tutur Adiati, ada pengumuman bahwa penerbangan ke Jakarta dibatalkan karena lalu lintas udara Indonesia tidak aman akibat letusan Gunung Merapi. Oleh Emirates, para penumpang diarahkan menuju hotel. Dari sinilah kepanikan dan kericuhan dimulai. Para TKW itu bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, sementara petugas Emirates dirasa kurang informatif. 

Menurut Adiati, sebelum tiba di Hotel yang terletak di luar bandara, mereka harus melewati sejumlah prosedur. Inilah yang membingungkan para TKW sebab banyak di antara mereka tidak bisa berbahasa Inggris. ”Para TKW itu adalah orang-orang sederhana dan lugu. Mereka kebingungan. Saya dan beberapa orang Indonesia lain lalu spontan saja berinisiatif membantu mereka,” ujar Adiati. 

Inisiatif membantu para TKW yang jumlahnya seratusan ini ternyata dilakukan sporadis oleh sejumlah orang Indonesia yang ada di situ. Agus Safari, seorang peneliti yang juga transit di Dubai dari Rusia, menceritakan dalam e-mail-nya kepada Kompas.com, prosedur dari bandara menuju hotel memang terasa berbelit.

Pertama, para penumpang harus antre untuk mendapatkan visa sponsorship. Setelah itu, mereka harus menjalani cek imigrasi. Seusai urusan imigrasi, mereka harus datang ke satu loket untuk mencap kartu visa. Kemudian, harus antre lagi untuk scan mata di satu sudut yang jaraknya cukup jauh dari counter cap

Sejumlah orang Indonesia, tutur Agus, secara spontan pontang-panting mencoba mengarahkan para TKW yang kebingungan. Suasananya sangat riuh. Di tengah keriuhan, menurut Agus, rombongan anggota Dewan terlihat duduk berkelompok di sudut ruang tunggu, sementara kartu visa mereka dikerjakan oleh agen tur mereka. Agus mengenali mereka sebagai anggota DPR sebab ia satu pesawat dalam penerbangan dari Rusia. Temannya di Kedutaan Besar Rusia memberi tahu Agus soal rombongan ini.

Tidak tergerak 

”Saya heran, kok mereka tidak tergerak ya mengatasi rakyat yang memilih mereka sedang panik dan bingung. Mereka hanya tertawa-tawa dan ngobrol, dan saya sempat mendengar celetukan mereka saat saya sedang mengarahkan para TKW ini, ’ya, kita bermalam di Dubai ini sekalian saja untuk menghabiskan sisa rubel (mata uang Rusia)’. Masya Allah...,” cerita Agus. 

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com