Busway Butuh Sinergitas Transportasi

Kompas.com - 05/11/2010, 11:20 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain mengoptimalkan operasional busway, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengupayakan langkah lain yang terkait dengan kenyamanan transportasi di ibu kota. Langkah tersebut nantinya dapat disinergikan dengan operasionalisasi koridor busway yang sudah ada.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat kesiapan pemprov DKI dalam menyelesaikan tiga koridor terakhir busway terkendala oleh masalah biaya dan waktu. Koridor XIII, XIV, dan XV itu tidak mungkin diselesaikan bersamaan dalam waktu dua tahun mendatang.

Pemprov DKI sudah memutuskan, hingga 2012, hanya akan ada dua tambahan koridor busway, yakni koridor XI pada 2011 dan koridor XII pada tahun berikutnya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pembatasan pembangunan koridor busway itu bisa dimaklumi asalkan pemprov DKI memberikan dukungan penuh pada terciptanya sistem busway yang lebih menarik.

Beberapa kebijakan yang diusulkan Pemerintah untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi di jalan-jalan ibu kota juga harus mendapat prioritas untuk segera diwujudkan dalam waktu dekat.

Kebijakan itu antara lain dengan menegakkan aturan perparkiran, pemberlakuan electronic road pricing (ERP), hingga penghapusan terminal-terminal di pusat kota.

Sebagaimana pernah diusulkan DTKJ, Azas menekankan perlunya pemberlakuan zona tarif perparkiran untuk membatasi pemakaian kendaraan pribadi di pusat kota. Langkah ini juga perlu didukung dengan pembangunan gedung-gedung parkir untuk mengalihkan parkir di badan jalan (on street parking) ke dalam gedung (off street parking).

"Pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan, terutama agar ERP bisa segera diberlakukan, juga pembatasan (jam lintas) truk dan kontainer di jalan tol. Jangan lupa juga soal penentuan tarif bahan bakar gas (untuk armada bus transjakarta)," kata Azas kepada Kompas.com, Jumat (5/11/2010) pagi.

Ia menambahkan, sistem transportasi dengan busway sebetulnya merupakan salah satu alternatif memecahkan masalah kemacetan lalu-lintas di Jakarta. Sistem lain yang bisa dikembangkan adalah sistem transportasi berbasis rel yang dapat menghubungkan daerah-daerah penyangga di sekitar Jakarta.

"Utamakan transportasi berbasis rel yang terhubung dengan jalur busway. Ada lima line (jalur kereta) yang bisa dikembangkan dan dimulai dengan jalur Serpong - Tanah Abang," jelas Azas.

Saat ini pemprov DKI tengah mengupayakan pengadaan mass rapid transit koridor 1 (Lebak Bulus - Dukuh Atas) agar pembangunannya bisa dilakukan mulai akhir 2011 dan selesai pada 2016. Adapun pembangunan koridor 2 yang menghubungkan Dukuh Atas - Kampung Bandan dimajukan mulai 2014 dan rampung pada 2018.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kena Serangan Jatung, Pria Ini Andalkan JKN-KIS untuk Berobat Rutin

    Kena Serangan Jatung, Pria Ini Andalkan JKN-KIS untuk Berobat Rutin

    Nasional
    Wujudkan Pertanian Alami, Badan Restorasi Gambut Dukung SLPG

    Wujudkan Pertanian Alami, Badan Restorasi Gambut Dukung SLPG

    Nasional
    KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

    KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

    Nasional
    Satgas Covid-19: Sebaiknya Cepat Pulang, Jangan Nongkrong Dulu

    Satgas Covid-19: Sebaiknya Cepat Pulang, Jangan Nongkrong Dulu

    Nasional
    Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

    Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

    Nasional
    Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

    Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

    Nasional
    Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

    Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

    Nasional
    Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

    Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

    Nasional
    'Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19...'

    "Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19..."

    Nasional
    Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

    Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

    Nasional
    Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

    Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

    Nasional
    Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

    Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

    Nasional
    Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

    Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

    Nasional
    Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

    Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

    Nasional
    UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

    UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X