Optimalkan Operasional Busway

Kompas.com - 05/11/2010, 10:15 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatasi pembangunan koridor busway hingga koridor XII dapat dimaklumi asalkan ada visi yang jelas mengenai kebijakan mengatasi kemacetan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sistem busway yang sudah dan akan dibangun.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pemerintah tidak perlu memaksakan diri menambah lima jalur transjakarta, yakni koridor XI hingga XV.

Menurutnya, yang kini perlu dilakukan adalah melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan pada delapan jalur yang sudah dioperasikan dan dua koridor (IX dan X) yang akan dioperasikan akhir tahun ini.

"Enggak masalah kalau enggak bisa mengejar 15 koridor. Akan lebih bagus kalau sistem busway yang sudah ada dioptimalkan," kata Azas Tigor kepada Kompas.com, Jumat (5/11/2010) pagi.

Bentuk optimalisasi sistem busway itu, tambah Azas, antara lain dengan memudahkan akses dan memberikan daya tarik maksimal bagi penumpang yang memanfaatkan busway.

Untuk memudahkan akses, perlu lebih mengaktifkan operasional kendaraan feeder bekerja sama dengan operator angkutan umum yang sudah ada. Saat ini, kata Azas, operator angkutan umum mengalami kerugian besar karena penumpang banyak beralih menggunakan sepeda motor.

Pengadaan tempat parkir kendaraan pribadi di sekitar halte transjakarya atau biasa disebut park and ride juga perlu diperbanyak karena ini akan mempermudah calon penumpang transjakarta untuk berpindah moda transportasi. "Armada bus juga harus ditambah dengan kerja sama operator (busway). Sterilisasi jalur busway juga harus diperluas dan ditegakkan dengan tegas," tambah Azas.

Ia menambahkan, optimalisasi semacam ini akan menghemat pengeluaran pemprov DKI karena pembiayaannya bisa dilakukan oleh pihak swasta. Namun, Pemerintah tetap harus melanjutkan program penguraian kemacetan yang idealnya dilakukan dengan membangun jalur transportasi berbasis rel. 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Nasional
    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Nasional
    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Nasional
    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Nasional
    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Nasional
    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Nasional
    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Nasional
    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Nasional
    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    Nasional
    Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

    Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

    Nasional
    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Nasional
    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Nasional
    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X