Larangan ke LN Belum Ada Realisasinya

Kompas.com - 01/11/2010, 12:19 WIB
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, kebijakan melarang para anggotanya mengikuti kunjungan ke luar negeri merupakan hak masing-masing partai. Akan tetapi, hingga hari ini, Pimpinan Dewan belum menerima surat resmi terkait pelarangan tersebut.

Sejak kunjungan ke luar negeri mendapat sorotan, tiga partai melarang anggota fraksinya di DPR untuk mengikuti kegiatan tersebut, yakni Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Golkar.

"Harus (di)bedakan antara pilihan pribadi anggota dan fraksi. Tapi jika ada di antara fraksi yang melarang anggotanya, itu kebijakan yang bagus. Hanya saja, pimpinan belum menerima surat resmi mengenal hal itu. Baru Fraksi PAN di sidang paripurna," kata Anis, Senin (1/11/2010).

Fraksi PAN pada Sidang Paripurna pekan lalu menyampaikan sikap resmi melarang semua anggotanya untuk turut dalam rombongan lawatan ke luar negeri. "Bagi Dewan, tidak ada masalah. Semua baru statement media, belum ada surat resmi ke pimpinan," katanya.

Ia mencontohkan, meskipun sudah ada larangan, anggota Dewan asal Fraksi PAN dan Fraksi Partai Golkar masih ada yang mengikuti kunjungan kerja ke Italia dan China. "Jadi belum ada implementasinya," kata Sekjen PKS ini.

Ke depan, Dewan akan melakukan evaluasi atas format kunjungan kerja dengan merevisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan yang, menurut Anis, harus dilakukan adalah mengubah pandangan yang selama ini berbasis merujuk pengalaman negara lain ke basis riset. "Kalau basis riset belum ada, kita tidak bisa tinggalkan benchmarking," ujar Anis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

    Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

    Nasional
    Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

    Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

    Nasional
    Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

    Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

    Nasional
    Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

    Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

    Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

    Nasional
    Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

    Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

    Nasional
    Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

    Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

    Nasional
    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

    Nasional
    Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

    Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

    Nasional
    Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

    Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

    Nasional
    Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

    Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

    Nasional
    Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

    Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

    Nasional
    Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

    Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

    Nasional
    Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

    Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

    Nasional
    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.