Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Larang Kadernya ke Luar Negeri

Kompas.com - 30/10/2010, 17:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melarang kadernya di DPR ikut kunjungan kerja ke luar negeri. Larangan itu disampaikan mengingat Indonesia saat ini sedang berduka akibat bencana yang terjadi belakangan ini. Namun, bila kondisi sudah membaik, kunjungan kerja tersebut wajar dilakukan.

"Saya sudah mengeluarkan instruksi Fraksi Gerindra di DPR untuk tidak ada perjalanan ke luar negeri dalam rangka apa pun. Rakyat sedang kesusahan. Kami tidak izinkan walaupun ada programnya," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Rapat Pimpinan Nasional III Gerindra di Hotel Redtop, Jakarta, Sabtu (30/10/2010).

Kunjungan kerja ke luar negeri, kata Prabowo, tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Anggaran yang dikeluarkan pun dinilai cukup besar dan tidak efisien. "Lebih efisien mengundang ahli-ahli dari luar, lebih hemat uangnya. Ini sensitif bagi rakyat kita," tambahnya.

Mengenai sanksi bagi kadernya yang melanggar aturan untuk tidak ke luar negeri tersebut, Prabowo mengatakan akan memberi teguran sesuai dengan AD/ART partai.

"Kalau di AD/ART kan ada teguran. Surat teguran pertama, kedua, kita panggil majelis etik. Tapi tidak begitulah, kita kan kekeluargaan. Disindir saja pun sudah ngerti," paparnya. Prabowo tidak akan langsung mengeluarkan kadernya yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, tahun ini adalah tahun pertama kadernya menjabat di DPR.

"Kami maklumlah, banyak anggota baru kami di parlemen belum pernah ke luar negeri. Tahun pertama ini bolehlah. Tahun kedua bisa moratorium," pungkasnya.  

 

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com