Bonaran: Kejagung Memalukan!

Kompas.com - 29/10/2010, 21:09 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa Hukum Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang, mengaku kecewa atas langkah deponeering yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung atas perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Bonaran bahkan menegaskan, kebijakan yang diambil oleh Korps Adhyaksa tersebut sebagai sesuatu yang memalukan.

"Kita terus terang keputusan itu sangat memalukan dan aib bagi negeri ini," ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat (29/10/2010).

Seharusnya, menurut Bonaran, Kejaksaan Agung mematuhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghendaki Bibit-Chandra dibawa ke meja hijau.


Jika seperti ini, lanjut Bonaran, sebagai penegak hukum sama saja kejaksaan tidak mematuhi apa yang sudah menjadi vonis di pengadilan.

"Kejaksaan sama saja mengajari kita untuk tidak patuh terhadap putusan pengadilan. Padahal, mereka kan penegak hukum," katanya. (Tribunnews/Willy Widianto)

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

    Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

    Nasional
    KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

    KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

    Nasional
    Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

    Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

    Nasional
    Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

    Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

    Nasional
    Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

    Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

    Nasional
    Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

    Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

    Nasional
    Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

    Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

    Nasional
    RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

    RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

    Nasional
    ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

    ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

    Nasional
    Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

    Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

    Nasional
    Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

    Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

    Nasional
    Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

    Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

    Nasional
    Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

    Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

    Nasional
    Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

    Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

    Nasional
    Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

    Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X