Bonaran: Kejagung Lecehkan Hukum

Kompas.com - 25/10/2010, 17:16 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Kubu Anggodo Widjojo tetap berharap Kejaksaan Agung menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA), yakni mengajukan perkara Bibit-Chandra ke pengadilan. Kalau kejaksaan memilih opsi deponeering, itu artinya kejaksaan telah melecehkan putusan MA.

"Ingat, putusan Peninjauan Kembali MA dalam perkara SKPP Bibit-Chandra ini, yakni mengembalikan putusan pada Pengadilan Tinggi. Di putusan banding, hakim memerintahkan perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan. Jangan sampai kejaksaan sebagai lembaga hukum, tapi justru melecehkan hukum sendiri," kritik kuasa hukum Anggodo, Bonaran Situmeang, kepada Tribunnews.com, Senin (25/10/2010).

Bonaran mengatakan, pihaknya sudah menempuh proses hukum terhadap diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra, yakni mengajukan praperadilan di pengadilan negeri, menghadapi banding, hingga PK yang diajukan Kejagung.

Namun, kalau Kejagung memilih opsi depoonering, Bonaran merasa rugi telah menempuh proses hukum tersebut. "Kita saja patuh. Saat kejaksaan mengeluarkan SKPP, yang bisa kita lakukan ada mengajukan praperadilan. Tapi kalau sekarang di-deponeeering, langkah hukum kami sia-sia. Di mana keadilan dan kesamaan hukum kalau deponeering dilakukan kejaksaan?" lanjut Bonaran.

Bonaran juga mengingatkan, kejaksaan tidak begitu saja bisa mengeluarkan deponeering. Kejaksaan harus mengajukan izin ke lembaga tinggi negara sebelum menerbitkan opsi tersebut. "Ajukan ke lembaga tinggi, MA saja putusannya ajukan ke pengadilan," tambah Bonaran.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua Muhammadiyah Dukung Amandemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

    Ketua Muhammadiyah Dukung Amandemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

    Nasional
    Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

    Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

    Nasional
    Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

    Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

    Nasional
    Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

    Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

    Nasional
    Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

    Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

    Nasional
    Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

    Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

    Nasional
    Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

    Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

    Nasional
    Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

    Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

    Nasional
    Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

    Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

    Nasional
    Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

    Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

    Nasional
    Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

    Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

    Nasional
    Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

    Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

    Nasional
    Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

    Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

    Nasional
    PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

    PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

    Nasional
    Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

    Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X