Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Alasan Komisi XI DPR ke-4 Negara

Kompas.com - 25/10/2010, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Khusus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Komisi XI Nusron Wahid meminta masyarakat memahami rencana kunjungan kerja komisinya ke empat negara yang dijadwalkan akhir bulan ini.

Menurut Nusron, tak semua informasi bisa didapatkan melalui mesin pencari Google. Dua tim Pansus RUU OJK akan bertolak ke Inggris-Jerman dan Korea Selatan-Jepang.

"Kami sudah searching, dapat informasi bagaimana struktur, implementasi OJK. Tetapi, ada empat hal yang perlu dikonfirmasi, selain lewat Google," kata Nusron di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/10/2010).

Empat hal tersebut, paparnya, pertama, mengenai protokol koordinasi dalam situasi normal, baik antara lembaga OJK-Bank Sentral, OJK-Lembaga Penjamin Simpanan, maupun antara OJK-Menteri Keuangan. Kedua, terkait protokol koordinasi dalam situasi krisis.

"Siapa yang mengambil inisiatif, apakah OJK, LPS atau Menkeu," katanya.

Hal ketiga, khusus untuk Inggris, Pansus ingin mengetahui apakah ada dimensi politik terkait pembubaran Financial Services Authority (FSA) di negara tersebut.

"Apakah ada kaitan dengan kekalahan partai buruh dan kemudian diambil alih partai konservatif. Apakah pembubaran FSA semata-mata karena krisis 2008? Itu semua tidak ada dalam Google," ujar politisi Partai Golkar ini.

Pansus, lanjutnya, juga ingin mendapatkan informasi dari para pelaku industri keuangan dan mantan Gubernur Bank Sentral Inggris yang tidak setuju dengan peleburan FSA. Keempat, tentang batas-batas mikro dan makro prudensial dalam hal pengaturan.

"Batas-batas mikro dan makro itu beda-beda. Apakah mikro sebatas pemberian izin, manajemen risiko, audit keuangan, batas maksimum pemberian kredit. Kami perlu tahu langsung," ungkap Nusron.

Sebagai negara yang baru akan membangun lembaga OJK, dikatakannya, Pansus perlu mendapatkan masukan atas praktik yang berlangsung di sejumlah negara, baik contoh berhasil maupun gagal.

Lalu, kenapa tidak mendatangkan para ahli ke Tanah Air untuk menghemat anggaran? Menurut Nusron, mendatangkan para ahli setempat justru akan memakan anggaran yang lebih besar. "Kalau kami berkunjung ke sana, kan lebih menghargai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

    Nasional
    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Nasional
    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com