Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Alasan Komisi XI DPR ke-4 Negara

Kompas.com - 25/10/2010, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Khusus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Komisi XI Nusron Wahid meminta masyarakat memahami rencana kunjungan kerja komisinya ke empat negara yang dijadwalkan akhir bulan ini.

Menurut Nusron, tak semua informasi bisa didapatkan melalui mesin pencari Google. Dua tim Pansus RUU OJK akan bertolak ke Inggris-Jerman dan Korea Selatan-Jepang.

"Kami sudah searching, dapat informasi bagaimana struktur, implementasi OJK. Tetapi, ada empat hal yang perlu dikonfirmasi, selain lewat Google," kata Nusron di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/10/2010).

Empat hal tersebut, paparnya, pertama, mengenai protokol koordinasi dalam situasi normal, baik antara lembaga OJK-Bank Sentral, OJK-Lembaga Penjamin Simpanan, maupun antara OJK-Menteri Keuangan. Kedua, terkait protokol koordinasi dalam situasi krisis.

"Siapa yang mengambil inisiatif, apakah OJK, LPS atau Menkeu," katanya.

Hal ketiga, khusus untuk Inggris, Pansus ingin mengetahui apakah ada dimensi politik terkait pembubaran Financial Services Authority (FSA) di negara tersebut.

"Apakah ada kaitan dengan kekalahan partai buruh dan kemudian diambil alih partai konservatif. Apakah pembubaran FSA semata-mata karena krisis 2008? Itu semua tidak ada dalam Google," ujar politisi Partai Golkar ini.

Pansus, lanjutnya, juga ingin mendapatkan informasi dari para pelaku industri keuangan dan mantan Gubernur Bank Sentral Inggris yang tidak setuju dengan peleburan FSA. Keempat, tentang batas-batas mikro dan makro prudensial dalam hal pengaturan.

"Batas-batas mikro dan makro itu beda-beda. Apakah mikro sebatas pemberian izin, manajemen risiko, audit keuangan, batas maksimum pemberian kredit. Kami perlu tahu langsung," ungkap Nusron.

Sebagai negara yang baru akan membangun lembaga OJK, dikatakannya, Pansus perlu mendapatkan masukan atas praktik yang berlangsung di sejumlah negara, baik contoh berhasil maupun gagal.

Lalu, kenapa tidak mendatangkan para ahli ke Tanah Air untuk menghemat anggaran? Menurut Nusron, mendatangkan para ahli setempat justru akan memakan anggaran yang lebih besar. "Kalau kami berkunjung ke sana, kan lebih menghargai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com