Bima Arya: DPR Bisa Manfaatkan PPI

Kompas.com - 25/10/2010, 12:12 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini, terjadi penolakan besar-besaran terhadap rencana sejumlah komisi dan alat kelengkapan DPR RI ke luar negeri untuk melakukan studi banding.

Sebut saja Komisi X yang hendak belajar pramuka di Afrika Selatan, Komisi VIII yang memilih Amerika Serikat untuk mempelajari berbagai hal terkait toleransi dan kesejahteraan. Selain itu, dalam waktu dekat, Komisi XI juga akan mengunjungi 4 negara, yaitu Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, dalam rangka menyelesaikan RUU Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir, BK DPR belajar etika ke Yunani.

Namun demikian, anggota DPR bersikeras berangkat dengan alasan studi banding tersebut krusial dalam proses legislasi di Parlemen. Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto mengatakan, DPR sebenarnya dapat bekerja sama dengan Persatuan Pelajar Indonesia yang tersebar di 45 negara. PPI ada antara lain di Australia, Austria, Amerika, Afrika Selatan, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Hongaria, Inggris. Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Libanon, Libya, Malaysia, Maroko, Mesir, Kanada, New Zealand, Norwegia, Pakistan, Prancis, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, dan lainnya.

"PPI dapat menekan biaya studi banding pejabat maupun anggota dewan dengan melakukan kerja sama yang dilembagakan antara PPI dengan parlemen ataupun partai politik secara langsung", ujar Bima, yang juga mantan Presiden PPI Australia 2003-2004, kepada Kompas.com melalui surat elektronik, Minggu (24/10/2010).

Bima mengatakan, PPI saat ini memiliki banyak pelajar di tingkat doktoral yang mampu memberikan masukan dan pandangan kritis bagi proses legislasi dan program pembangunan di Tanah Air, sesuai keahlian dan perspektif beragam sesuai negara tempat mereka menuntut ilmu.

"PPI dapat menjadi training ground atau kawah candradimuka bagi para cendekiawan Indonesia yang harus siap terjun dalam bidang perjuangan atau kepakaran mereka masing-masing. Potensi PPI di seluruh dunia sebetulnya sungguh luar biasa. Hanya saja, perlu pemikiran lebih serius agar sinergi dan penguatan sinergi dan kerja sama dengan para cedekiawan anak negeri berpotensi tersebut dapat dioptimalkan kontribusinya," katanya.

"Sungguh ironis, bila justru sekian banyak kaum cendekia kita tersebut bahkan lebih sering dimanfaatkan dan digali keahliannya oleh lembaga-lembaga tertentu, universitas maupun oleh pihak negera tempat mereka menuntut ilmu, dibanding oleh bangsa mereka sendiri," kata Bima lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, Bima juga mendorong PPI untuk lebih berperan aktif untuk berkontribusi bagi Indonesia. "Setidaknya PPI seluruh dunia dapat memainkan beberapa fungsi utama. Pertama, para intelektual yang sedang menuntut ilmu di luar negeri harus berperan dalam pengawasan (watchdog) program pemerintah maupun kinerja legislatif," ungkapnya.

"Selain itu, PPI di seluruh dunia dapat dimobilisasi dengan optimal untuk dapat memberikan masukan, data dan pandangan konstruktif bagi lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif," ujar Bima Arya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Batalkan PPKM Level 3, Pemerintah Sudah Pertimbangkan Penyebaran Omicron

Sebelum Batalkan PPKM Level 3, Pemerintah Sudah Pertimbangkan Penyebaran Omicron

Nasional
Menlu: G20 Harus Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi

Menlu: G20 Harus Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Hanya Ganti Judulnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Hanya Ganti Judulnya

Nasional
Wapres Minta Sistem Merit ASN Dilakukan Konsisten

Wapres Minta Sistem Merit ASN Dilakukan Konsisten

Nasional
Tolak Jadi ASN Polri, Eks Penyelidik KPK Nilai Bukan Solusi Penyelesaian Polemik TWK

Tolak Jadi ASN Polri, Eks Penyelidik KPK Nilai Bukan Solusi Penyelesaian Polemik TWK

Nasional
PPKM Level 3 Natal-Tahun Baru Batal, Kemenkes: Hasil Diskusi dengan Ahli Epidemiologi

PPKM Level 3 Natal-Tahun Baru Batal, Kemenkes: Hasil Diskusi dengan Ahli Epidemiologi

Nasional
Moeldoko: PPKM Level 3 Saat Nataru Batal karena Kebijakan Gas dan Rem Jokowi

Moeldoko: PPKM Level 3 Saat Nataru Batal karena Kebijakan Gas dan Rem Jokowi

Nasional
Sematkan Baret Ungu, KSAL: Banggalah Jadi Prajurit Korps Marinir

Sematkan Baret Ungu, KSAL: Banggalah Jadi Prajurit Korps Marinir

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, IM57+: Salah Satu Cara Berjuang

44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, IM57+: Salah Satu Cara Berjuang

Nasional
Jokowi Ingin Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Pencarian dan Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Jokowi Ingin Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Pencarian dan Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Harap Bisa Kembali ke KPK

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Harap Bisa Kembali ke KPK

Nasional
Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Banjar, KPK Dalami Aliran Fee ke Sejumlah Pihak

Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Banjar, KPK Dalami Aliran Fee ke Sejumlah Pihak

Nasional
Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Alex Noerdin

Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Alex Noerdin

Nasional
Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Jokowi Sampaikan Dukacita Mendalam

Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Jokowi Sampaikan Dukacita Mendalam

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Belum Lakukan Kajian Seluruh Aspek

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Belum Lakukan Kajian Seluruh Aspek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.