Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timur Harus Menghapus Diskriminasi

Kompas.com - 24/10/2010, 21:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch mengatakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru, Jenderal Timur Pradopo harus mampu menghapus berbagai diskriminasi yang masih terjadi di tubuh Polri.

"Timur harus mampu menghapus diskriminasi yang masih terjadi di tubuh kepolisian baik suku, agama dan ras, serta tidak membedakan antara anggota dari Akademi Kepolisian (Akpol) dengan non Akpol," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane di Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Selama ini, Pane menilai masih adanya perbedaan antara anggota yang berasal dari Akpol dan non Akpol.

"Selanjutnya juga harus adanya kesetaraan antara polisi laki-laki (polki) dengan polisi wanita (polwan) dalam jabatan. Jangan menjadikan polwan hanya sebagai "pelayan" di kepolisian," katanya.

Pane mengatakan, sudah saatnya para polwan menduduki posisi penting di kepolisian, seperti kapolda dan posisi lain.

Konsolidasi

Kapolri Timur juga diharapkan segera melakukan konsolidasi di internalnya, karena sebelum terpilihnya dia menjadi Kapolri, ada kesan kelompok dukung-mendukung dalam pencalonan kapolri dengan munculnya beberapa nama seperti Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Sudjarwo, katanya.

"Konsolidasi dilakukan karena sebelumnya ada tarik-menarik untuk calon kapolri, agar di internalnya tetap solid," kata Pane.

Timur sebaiknya segera melaksanakan hal yang internal tersebut pada 100 hari masa jabatannya, sementara itu untuk eksternal yang perlu dilaksanakan adalah memperkuat sistem intelijen di Polri, kata Pane.

"Saat ini intelijen di Polri masih lemah, terlihat banyaknya peristiwa amuk massa yang memakan korban jiwa baik di pusat maupun daerah, seperti peristiwa di Jalan Ampera," katanya.

Timur juga harus memiliki konsep untuk menghapus pungutan liar (pungli) di lingkungan terutama di lalu lintas serta reserse dan kriminal (reskrim), karena selama ini banyak keluhan dari masyarakat.

"Serta membuka akses kepada masyarakat untuk melaporkan keluhannya, kemudian keluhannya ditindaklanjuti jangan didiamkan saja," kata Pane.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com