Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Tak Lagi Obral Janji

Kompas.com - 24/10/2010, 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Coruption Watch atau ICW meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi pidatonya yang berisi janji-janji mendukung pemberantasan korupsi. Namun, janji-janji akan masuk pengecualian jika hal itu memang untuk dilaksanakan secara serius.

Pasalnya, menurut penelitian ICW, 76 persen dari pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi. "SBY sebaiknya perlu mengurangi pidato dan janji politik kecuali pidato dan janji tersebut memang bisa dilaksanakan dan terukur soal pemberantasan korupsi," ujar Koordinator Divisi Hukum ICW, Febridiansyah, dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Menurut penelitian ICW, selama setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, dari 34 pernyataan SBY terkait pemberantasan korupsi, 50 persennya atau 17 pernyataan mendukung pemberantasan korupsi.

"Sebanyak 21 persen biasa saja dan 29 persen mengkhawatirkan, meragukan, seperti pernyataan yang bilang jangan mudah menangkap pimpinan daerah karena mengganggu pemerintahan daerah," ujar peneliti ICW, Donal Fariz, dalam kesempatan yang sama.

Kemudian, kata Donal, dari 50 persen pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi, hanya 24 persen yang terealisasi atau sekitar 4 pernyataan. Sisanya, yakni 13 pernyataan atau 76 persennya gagal direalisasikan. "Indah di permukaan, janji-janji biasa, janji manis," kata Donal.

Karena itulah, ICW melihat karakter gaya politik kosmetik pencitraan dalam pemberantasan korupsi masih digunakan Presiden dalam setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pemberantasan korupsi dalam setahun KIB II dinilai belum menyeluruh, melainkan hanya pada sektor-sektor tertentu untuk memaksimalkan publikasi. "Anomali pemberantasan korupsi terlihat dari gap antara pernyataan politik dan realisasinya," tambah Febridiansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com