Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK: Kami Bersih 100 Persen!

Kompas.com - 19/10/2010, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengklaim bahwa lembaga yang dipimpinnya tersebut bersih dari praktik mafia perkara. Baik hakim maupun paniteranya tidak tersangkut kasus suap atau korupsi.

"Sampai jam 12.46 tanggal 19 Oktober, kami bersih 100 persen! Siapa yang punya bukti, silakan, akan kami bayarlah," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor MK, Jakarta, Selasa (19/10/2010).

Pernyataan Mahfud bahwa MK bersih tersebut menyusul pemberitaan mengenai mantan panitera MK, Zainal Arifin Hoesien, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat putusan MK tentang perselisihan hasil perhitungan suara di Sumatera Selatan.

"Kalau pengawasan dari luar, ada KPK, kami juga punya lembaga dewan kode etik, majelis kode etik. Keuangan internal kami punya catatan baik dari BPK," kata Mahfud.

Terkait hal tersebut, Mahfud menantang siapa pun yang memiliki bukti bahwa hakim atau panitera MK melakukan tindak mafia perkara untuk melaporkannya. "Saya tantang, siapa yang punya informasi, tolong menyebut nama. Saya tanggung seluruh biayanya untuk melapor ke MK, karena itu tidak pernah ada," ujarnya.

Mengenai kasus Zainal, Mahfud mempersilakan pihak berwajib memeriksanya lebih lanjut. Menurut Mahfud, Zainal tidak melakukan suap atau korupsi. Tuduhan terhadap Zainal, kata Mahfud, hanya karena Zainal membuat surat keputusan mengenai pihak yang menang dalam pilkada. Akibatnya, pihak yang kalah melaporkan Zainal atas dugaan penyalahgunaan wewenang. "Biar saja diperiksa. Kalau kami tahu, tidak ada salahnya apa-apa," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com