Hatta Angkat Isu Penggulingan SBY

Jakarta, Kompas - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, menegaskan, pihak-pihak yang sekarang ini ingin mencoba menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jelas inkonstitusional.

Selain pemerintahan baru berusia setahun, juga tidak ada kesalahan yang harus ditimpakan kepada pemerintah sekarang ini. Sementara sejumlah indikator kemajuan perekonomian telah dicapai dengan cukup baik. ”Jadi, kalau ada yang punya niat sekarang ini akan menggantikan Presiden Yudhoyono, ya keliru sebab nanti pada pemilu tahun 2014 yang akan memilih presiden. Siapa pun boleh menggantikan dengan bertarung secara demokratis,” kata Hatta kepada pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/10).

Hatta tidak secara spesifik menunjuk siapa yang dimaksud ingin menjatuhkan pemerintahan. Namun, dalam beberapa hari memang ada sejumlah pertemuan yang mengkritik pemerintah, di antaranya pertemuan sejumlah tokoh di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat pekan lalu, dan pertemuan mahasiswa di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hari Minggu lalu (Kompas, 11/10). Sejumlah aktivis juga berencana menggelar unjuk rasa pada 20 Oktober menyambut setahun pemerintahan SBY-Boediono.

Menurut Hatta, Presiden Yudhoyono, yang masih empat tahun lagi menjalankan pemerintahan bersama Wakil Presiden Boediono, harus dihormati dan diberikan kesempatan menyelesaikan tugas dengan lancar dan baik.

”Begitu namanya demokrasi. Jadi, hormati pemilu dan hormati demokrasi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, terhadap rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar sekelompok aktivis pada setahun usia pemerintahan Presiden Yudhoyono, pihaknya sangat terbuka dan menunggu.

Beri contoh

Secara terpisah, pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-51 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri), Presiden Yudhoyono mengajak keluarga besar Pepabri memberikan contoh.

”Saat menyampaikan aspirasi, tetaplah menjadi contoh. Aspirasi apa pun di dalam demokrasi ini dibenarkan dan dilayakkan serta sering menjadi bagian dari solusi. Asalkan hal itu sepanjang dengan koridor konstitusi dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku serta aturan main dan etika,” kata Yudhoyono.

Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar ketika dimintai tanggapan berkomentar singkat, ”Fungsi Pepabri itu memang begitu, mengingatkan dengan baik sebagai kekuatan moral.”

(har/nwo)