Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penahanan 29 WNI di Singapura Diabaikan

Kompas.com - 10/10/2010, 00:42 WIB

SURABAYA, Kompas.com - Kementerian BUMN dinilai mengabaikan penahanan 29 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai awak kapal Djakarta Lyod oleh Pemerintah Singapura, pascapenyanderaan dua kapal tersebut tahun lalu.

"Sampai sekarang, tidak ada awak kapal lain yang mau ditugaskan menggantikan awak kapal di Singapura yang disandera di dua kapal motor tersebut," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, dihubungi di Jakarta, Sabtu (9/10/10).

Menurut dia, dua kapal di bawah naungan Perusahaan Djakarta Lyod (BUMN) Indonesia yakni KM Pontianak ditahan per Juni 2009, dan KM Makassar ditahan per Februari 2009.

"Saat ini, jumlah awak kapal KM Pontianak masih berjumlah 14 orang sedangkan KM Makassar 15 orang," ujarnya.

Ia menjelaskan, dua kapal berbendera Indonesia tersebut ditahan Pemerintah Singapura berdasarkan putusan pengadilan Singapura. Penahanan kapal dan awak tersebut karena kasus utang Djakarta Lyod kepada Australian National Lines sekitar 3,3 juta dollar Amerika Serikat.

"Kondisi ini dibenarkan oleh Plt Dirut Djakarta Lyod yang kami hubungi via telepon Jumat (8/10) sekitar pukul 20.00 WIB," katanya.

Bahkan, ia menyebutkan, selama tiga bulan terakhir 29 awak kapal tersebut tidak memperoleh gaji dari Djakarta Lyod.

"Selain itu, sejak Agustus 2010 makan minum mereka tidak dipasok lagi oleh Djakarta Lyod tetapi dibantu Pengadilan Singapura," katanya.

Ia berharap, Pemerintah Pusat melalui Kementerian BUMN harus bertanggung jawab terhadap nasib 29 orang WNI yang menjadi korban ketidak profesionalan manajemen Djakarta Lyod.

"Apalagi, tidak diberinya pasokan bahan makanan minuman kepada 29 orang awak kapal oleh Djakarta Lyod sejak Agustus 2010 adalah sikap yang tidak manusiawi," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Sofyano, menunjukkan ketidakpedulian pemerintah dengan nasib mereka.

"Padahal sesuai pernyataan Plt Direktur Utama Djakarta Lyod, pemerintah melalui Menteri Negara BUMN telah menerima laporan kasus tersebut beberapa bulan lalu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com