Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ngapain" di Amerika?

Kompas.com - 07/10/2010, 11:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 13 orang anggota Komisi VIII akan bertolak ke Amerika Serikat pada 9 Oktober mendatang dalam rangka studi banding. Komisi VIII pun berencana memaparkan apa saja yang akan dilakukan di negara tersebut selama sepekan pada Kamis (7/10/2010) sore nanti. Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro sudah memberikan pernyataan beberapa agenda di negeri Obama. "Bukan jalan-jalan," katanya, kemarin.

Komisi VIII adalah komisi yang menangani bidang sosial, kesejahteraan, dan keagamaan. Radityo mengungkapkan, pihaknya akan bertemu dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggung jawab komisi. Berselancar di dunia maya dianggap tak cukup tanpa langsung turun melihatnya secara nyata. Apa saja yang akan dilakukan anggota Dewan di Amerika?

Berinteraksi dengan Komunitas Amish

Salah satu agenda adalah mengunjungi Pennsylvania, yang di salah satu wilayahnya terdapat Komunitas Amish. Komunitas ini, menurut Radityo, diberikan hak oleh negaranya untuk melakukan apa yang diyakininya. "Ada agama Amish yang mendapat wilayah sendiri untuk melaksanakan ibadahnya. Di sana tidak ada listrik dan lain-lain sesuai yang mereka yakini," kata Radityo.

Menurutnya, fenomena Amish menarik karena komunitas tersebut bisa hidup berbaur dengan masyarakat lainnya. "Kita ingin tahu bagaimana mereka beradaptasi dan bagaimana penerimaan masyarakat. Ini pengalaman yang menarik, yang kita tidak tahu kalau tidak berinteraksi," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Saat ditanya, apakah interaksi dengan Komunitas Amish dikontekskan dengan situasi di Tanah Air, seperti kasus Ahmadiyah, Radityo tak menjawabnya secara gamblang. "Ya, pengalaman Amish ini menariklah untuk kita pelajari," jawabnya singkat.

Jaminan sosial

Selain berinteraksi dengan Komunitas Amish, Komisi VIII juga akan mempelajari pelaksanaan sistem jaminan sosial bagi orang miskin. Di sana, kata Radityo, masyarakat miskin diberikan kupon makan. "Kita ingin tahu bagaimana mereka mengaplikasikan itu. Kupon makan diberikan setiap hari, bagaimana pelaksanaannya?" ujarnya. Tak hanya implementasi, lanjut Radityo, pihaknya juga ingin mengetahui apa saja kriteria pemberian kupon makan tersebut.

"Kemudian, kita dengar ada tempat tidur untuk masyarakat miskin. Semacam wisma. Kami ingin tahu hal-hal seperti itu," kata Radityo.

Apakah hal ini terkait penyusunan RUU di Tanah Air? Ternyata tidak. Radityo mengatakan, dari pengalaman studi banding, Komisi ingin mendapatkan komparasi bagaimana negara semaju AS memperhatikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. "Kita harapkan ada pemikiran yang bisa diaplikasikan ke AS. Setelah studi, kita sepakat untuk menyempurnakan UU, akan bikin Panja untuk menyempurnakan UU. Paling tidak, manfaat yang didapatkan adalah pola pikir bagaimana Pemerintah AS memperhatikan warga negara," ujarnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com