Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Solusi Manis untuk Ahmadiyah

Kompas.com - 06/10/2010, 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Ahmadiyah untuk berbesar hati menerima keyakinan Islam mainstream yang menganggap mereka bukan Islam.

Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf menyampaikan, solusi terbaik permasalahan Ahmadiyah di Indonesia adalah dengan memosisikan Ahmadiyah sebagai bukan Islam kemudian memberikan hak-hak penganut Ahmadiyah tersebut untuk meyakini kepercayaannya layaknya aliran kepercayaan lain di Indonesia.

"Keputusan Islam internasional menganggap Ahmadiyah bukan Islam. Win win solution-nya menempatkan Ahmadiyah bukan Islam, kemudian haknya untuk meyakini kepercayaannya itu diberikan. Sehingga tidak terjadi pelarangan di berbagai daerah, dan eksistensi Ahmadiyah tetap terjaga," katanya dalam diskusi bersama Gerakan Peduli Pluralisme di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/10/2010).

Menurut Slamet, Ahmadiyah sebaiknya belajar dari apa yang terjadi di negara asalnya, Pakistan. Di sana, katanya, Ahmadiyah tetap eksis meskipun mengakui dirinya bukan Islam. "Kita bisa melihat Ahmadiyah tetap eksis, tapi tidak mengaku-ngaku sebagai Islam karena Islam punya patokan sendiri seperti nabi terakhirnya itu Muhammad," ujar Slamet.

Solusi reposisi Ahmadiyah tersebut dinilai merupakan solusi terbaik karena di satu sisi tetap menjaga perasaan dan sikap Islam mainstream dan di sisi lain tetap memberikan hak warga negara, yakni penganut Ahmadiyah menjalankan keyakinannya. "Di negeri-negeri Islam dilarang, tapi diberi perlindungan bagi minoritas. Saya kira itu solusi yang paling manis," tambahnya.

Namun, kata Slamet, jika Ahmadiyah bersikeras pada posisinya, PBNU juga tidak dapat menghalangi jika Menteri Agama kemudian mengeluarkan keputusan yang melarang Ahmadiyah di Indonesia atau jika masyarakat kembali melakukan aksi kekerasan menolak Ahmadiyah.

Adapun dialog mencari solusi bagi Ahmadiyah tersebut dihadiri Ketua GPP Damien Dematra, Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf, Sekjen PBNU Iqbal Sulam, dan Wakil Sekjen Enceng Shobirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com