Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Solusi Manis untuk Ahmadiyah

Kompas.com - 06/10/2010, 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Ahmadiyah untuk berbesar hati menerima keyakinan Islam mainstream yang menganggap mereka bukan Islam.

Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf menyampaikan, solusi terbaik permasalahan Ahmadiyah di Indonesia adalah dengan memosisikan Ahmadiyah sebagai bukan Islam kemudian memberikan hak-hak penganut Ahmadiyah tersebut untuk meyakini kepercayaannya layaknya aliran kepercayaan lain di Indonesia.

"Keputusan Islam internasional menganggap Ahmadiyah bukan Islam. Win win solution-nya menempatkan Ahmadiyah bukan Islam, kemudian haknya untuk meyakini kepercayaannya itu diberikan. Sehingga tidak terjadi pelarangan di berbagai daerah, dan eksistensi Ahmadiyah tetap terjaga," katanya dalam diskusi bersama Gerakan Peduli Pluralisme di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/10/2010).

Menurut Slamet, Ahmadiyah sebaiknya belajar dari apa yang terjadi di negara asalnya, Pakistan. Di sana, katanya, Ahmadiyah tetap eksis meskipun mengakui dirinya bukan Islam. "Kita bisa melihat Ahmadiyah tetap eksis, tapi tidak mengaku-ngaku sebagai Islam karena Islam punya patokan sendiri seperti nabi terakhirnya itu Muhammad," ujar Slamet.

Solusi reposisi Ahmadiyah tersebut dinilai merupakan solusi terbaik karena di satu sisi tetap menjaga perasaan dan sikap Islam mainstream dan di sisi lain tetap memberikan hak warga negara, yakni penganut Ahmadiyah menjalankan keyakinannya. "Di negeri-negeri Islam dilarang, tapi diberi perlindungan bagi minoritas. Saya kira itu solusi yang paling manis," tambahnya.

Namun, kata Slamet, jika Ahmadiyah bersikeras pada posisinya, PBNU juga tidak dapat menghalangi jika Menteri Agama kemudian mengeluarkan keputusan yang melarang Ahmadiyah di Indonesia atau jika masyarakat kembali melakukan aksi kekerasan menolak Ahmadiyah.

Adapun dialog mencari solusi bagi Ahmadiyah tersebut dihadiri Ketua GPP Damien Dematra, Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf, Sekjen PBNU Iqbal Sulam, dan Wakil Sekjen Enceng Shobirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com