Yusril: Sayang, SBY Tak ke Belanda ...

Kompas.com - 06/10/2010, 13:01 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyayangkan pembatalan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda akibat dimulainya proses pengadilan di Den Haag yang menuntut agar Presiden ditangkap atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Menurut Yusril, mustahil Susilo Bambang Yudhoyono dapat ditangkap di Belanda. Terlebih RMS, salah satu pihak pemohon, mengajukan tuntutan tersebut di pengadilan distrik, bukan Mahkamah Internasional. "Jadi, tidak akan menjadi masalah kalau Presiden ke sana. Kalaupun keputusan pengadilan itu, misalnya mengatakan Presiden harus ditangkap, Pemerintah Belanda dapat mengatakan bahwa mereka tunduk pada Konvensi Internasional bahwa seorang presiden yang melakukan kunjungan kenegaraan memiliki imunitas dan tidak bisa ditahan," ujar Yusril kepada para wartawan sesaat sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (6/10/2010).

Yusril juga menyayangkan para pembantu Presiden yang dinilainya tak memberikan nasihat yang benar. "Para pembantu presiden harus memberikan nasihat yang benar kepada presiden tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana harus mengantisipasi masalah ini," katanya.

"Jadi, sayang sekali Presiden tidak pergi. Pengadilan distrik di Den Haag itu tidak ada apa-apanya. Pembantu Presiden harus jeli melihat persoalan-persoalan semacam ini sehingga masalahnya tidak menjadi kisruh seperti sekarang ini. Ini hanyalah kekurangpahaman mengenai masalah," ujar Yusril.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Nasional
    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Nasional
    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Nasional
    Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Nasional
    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    Nasional
    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Nasional
    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Nasional
    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Nasional
    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Nasional
    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Nasional
    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Nasional
    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Nasional
    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Nasional
    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Nasional
    RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

    RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.